Thursday , 16 September 2021
Home » Berita » Webinar “Transparansi Pemanfaatan Sumber Daya Alam kepada Publik Sebagai Upaya Good Governance” dan Sosialisasi Laporan EITI Indonesia Ke-8 (Flexible Report)
Webinar “Transparansi Pemanfaatan Sumber Daya Alam  kepada Publik Sebagai Upaya  Good Governance” dan Sosialisasi Laporan EITI Indonesia Ke-8 (Flexible Report)

Webinar “Transparansi Pemanfaatan Sumber Daya Alam kepada Publik Sebagai Upaya Good Governance” dan Sosialisasi Laporan EITI Indonesia Ke-8 (Flexible Report)

Rabu, 7 Juli 2021, Kementerian ESDM selaku Sekretariat EITI Indonesia mengadakan Webinar dengan tema “Transparansi Pemanfaatan Sumber Daya Alam kepada Publik sebagai Upaya Good Governance”. Kegiatan ini merupakan rangkaian webinar “Kemudahan berinvestasi di sektor ESDM serta Transparansi Data dan Informasi Industri Ekstraktif” yang sudah dilaksanakan di hari sebelumnya tgl 6 Juli 2021. Ini merupakan salah satu wadah komunikasi Pemerintah kepada Publik untuk mensosialisasikan implementasi transparansi informasi Industri Ekstraktif (EITI) di Indonesia terkait  pengelolaan sumber daya alam dan pendapatan negara dari industri ekstraktif.

Dalam   webinar ini juga dilakukan sosialisasi Laporan EITI ke 8 yang diterbitkan Maret 2021. Keberhasilan penyusunan Laporan EITI Indonesia ke 8 dalam bentuk flexible report juga merupakan kerja bersama Pemerintah Pusat, Daerah, Asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta peran aktif para Industri Ekstraktif sebagai upaya meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada sektor migas dan minerba. Acara ini diikuti lebih dari 400 peserta dari Kementerian/Lembaga, asosiasi, NGO, Badan Usaha, akademis dan masyarakat umum.

Mengawali webinar, Bapak Ir. Satya Widya Yudha, MSc, Anggota Dewan Energi Nasional, menyampaikan sejarah dan perkembangan EITI di Indonesia yang sudah dimulai sejak tahun 2007 dengan dukungan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kepada perwakilan EITI Indonesia. Dalam pembahasan laporan EITI mengacu pada standar EITI 2019 sebagai pedoman pelaksanaan EITI yang diberlakukan sejak 1 Januari 2020, dimana  Laporan EITI sebelumnya menggunakan standar EITI 2016. Adanya perubahan signifikan antara standar EITI 2016 dan 2019 adalah kewajiban seluruh anggota pelaksanaan EITI untuk membuka data kontrak dan izin migas dan minerba yang baru. Khusus laporan yang dipublikasikan tahun 2020, karena dampak pandemic COVID 19 negara pelaksana EITI mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah diputuskan oleh Dewan EITI yaitu flexible report. Keikutsertaan Indonesia dalam EITI telah memberikan dampak positif bagi pengelolaan sumber daya alam. Melalui EITI pemerintah dapat meningkatn sistem good governance dan akuntabilitas public, perbaikan iklim investasi, dan membuka peluang untuk mengakses bantuan dana internasional dan memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan industry ekstraktif di Indonesia.

Erry Riyana Hardjapamekas, inisiator EITI Indonesia saat menjabat menjadi Wakil Ketua KPK RI turut serta meninjau persiapan penyusunan dasar hukumnya dan berharap dengan lahirnya EITI akan memberikan terobosan bagi adanya transparansi dan akuntabilitas di sektor Industri Ekstraktif. Indonesia pada tahun 2014 dinyatakan sebagai negara pertama di ASEAN yang dijadikan sebagai compliant country atau negara yang patuh terhadap standar EITI. Terakhir di tahun 2019, Indonesia mendapat predikat “meaningfull progress country”. EITI merupakan alat mencegah korupsi dan kuncinya adalah adanya Multi Stakeholders Forum. EITI Indonesia diharapkan tidak hanya memproduksi laporan yang berkualitas, ataupun mengembangkan portal-portal data dan informasi. Namun juga bagaimana bisa menjawab persoalan dan tantangan sektor ini yang kian dinamis dan kompleks.

Transparansi Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Daerah berdasarkan mekanisme penetapan perkiraan alokasi DBH berdasarkan PP 55/2005 dimana menganut prinsip transparansi yaitu melakukan rekonsiliasi data PNBP antara Kementerian terkait dengan Pemda dan informasi realisasi penyaluran DBH dan prinsip akuntabel dilaporkan dalam LKPP dan diperiksa oleh BPK. Dana Bagi Hasil bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertical (vertical imbalance) antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil dengan prinsip base on actual revenue yaitu penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan (pasal 23 UU 33/2004). Ibu Mariana Dyah Savitri Kepala Sub Direktorat Dana Bagi Hasil Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan- Kemenkeu juga menyampaikan upaya keterbukaan informasi data DBH kepada Publik dan Pemda adalah bedah kerta kerja perhitungan realisasi DBH Migas dan Minerba sejak 2018 dengan melibatkan stakeholder dan K/L terkait, sosialisasi kebiajakn DBH dan penyampaian informasi terkait HKPD dapat diakses pada http://www.djpk.kemenkeu.go.id serta pengembangan bersama SOT Hulu migas.

Pelayanan Informasi Publik di Pertamina dapat melalui call center 135 dan E-PPID pada tahun 2020 dengan kanal eppid.pertamina.com, ujar Ibu Fajriayah Usman VP pf Corporate Communication PT. Pertamina (persero). Dalam kanal tersebut publik dapat mengakses informasi berkala, serta merta, setiap saat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Public. Implementasi para industri ekstraktif dalam Transparansi Data dan Informasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam kepada Publik dan Implementasi standar EITI yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) adalah pelaporan annual dan sustainability report untuk induk dan anak perusahaan (audited) melalui website, menyampaikan informasi laporan kontekstual via www. pertamina.com dan koordinator institusi terkait, komitmen gender dimana partisipasi pekerja perempuan di tingkat managemen tahun 2019 naik 6% dari tahun 2018, serta koordinasi lintas fungsi lembaga (SKK Migas, BPH Migas) dan Kementerian baik BUMN maupun ESDM dalam proses penyampaian dan review.

Dampak industri ekstraktif terhadap masyarakat adat dan pendampingannya yang disampaikan oleh Aryanto Nugroho, Publish What You Pay Indonesia mengangkat isu masyarakat adat (masyarakat disekitar proyek) dalam konteks pemenuhan hak sebagai warga negara terkait transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Perlunya pemerintah  dapat mengidentifikasi masyarakat adat pada saat Pemerintah melakukan kebijakan membuka wilayah tambang walaupun saat ini KESDM sudah memiliki data spasial  ESDM One Map  pada geoportal. esdm.go.id. Hal ini sangat penting karena dalam pelaksanaanya perlu melihat kepercayaan, ketergantungan masyarakat adat terhadap sumber daya alam tersebut sehingga masyarakat adat mampu berkolaborasi.  Pemerintah harus dapat memberikan ruang kepada public untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi, melakukan klaim dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga dapat menyediakan availability dan akses informasi pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh Pemerintah agar masyarakat adat dilingkungan pertambangan mampu mengakses data dan informasi.

Yanuardi, akademisi Univ Negeri Yogyakarta  memberikan perspektif  EITI dimana diharapkan Pemerintah untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas dan dapat mendiskusi masalah-masalah yang terjadi terkait pengelolaan sumber daya alam  dalam Forum Multistakeholder Group.  Beberapa negara anggota EITI tidak hanya melaporkan sesuai standard tetapi juga  go beyond seperti melaporkan pajak CO2 emission dan  polusi. Saat ini, Indonesia masih mempunyai beberapa masalah yang harus diatasi agar dapat meningkatkan  status validasi EITI menjadi satisfactory dan  memperbaiki governance quality di sector extractive industries dan Indonesia memiliki beberapa potensi yang dapat dimaksimalkan untuk untuk dapat meningkatkan kualitas governance. Agar semua itu memerlukan komitmen yang kuat dan kerjasama dari semua stakeholders.

Rudi H Saleh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Riau menyampaikan isu terkait transparansi informasi untuk daerah yang dirasakan masih kurang terkait cost recovery, entertainment bagian negara, DMO, nilai kurs, komponen pengurang dan pungutan lainya (seperti fee penjualan minyak mentah) serta  isu alur bisnis dalam DBH SDA Migas yang sudah rutin dilakukan rekonsiliasi dengan daerah per 3 bulan dengan DJA dan dilakukan dengan audited dengan BPK. Namun masih ada beberapa data yang belum ditampilkan terkait komponen pengurang dan data DBH Migas untuk beberapa provinsi/ kabupaten/kota. Serta adanya isu perbedaan hasil perhitungan DBH Migas tahun 2019.

Dalam acara ini, Kapusdatin ESDM, Pak Agus Cahyono Adi menyampaikan simbolis buku pelaporan EITI Indonesia ke 8  yang  sudah tersedia secara digital pada website eiti.esdm.go.id serta apresiasi peran aktif para industri ekstraktif sektor pertambangan yang sudah ikut aktif dalam pengisian kuesioner sesuai dengan standar EITI sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pelaporan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah Indonesia dalam hal ini KESDM terus berupaya meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada sektor migas dan minerba. Upaya rekonsiliasi data yang dilaporkan oleh para industry ekstraktif pada EITI juga dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai pihak yaitu pemerintah, asosiasi, K/L terkait. Industri ekstraktif wajib menyampaikan PNBP kepada pemerintah  adapun untuk informasi pajak dilakukan pendekatan persuasif kepada industry eksktraktif untuk mendisclose data. Dan untuk pelayanan public di KESDM dapat menghubungi contact center 136. Laporan EITI ini juga tidak hanya pembuatan laporan, dimana sudah dilakukan upaya untuk Quantity Assurance dalam menuju integrasi data dalam mainstreaming data.

Berikut disampaikan juga bahan paparan dari narasumber yang dapat diunduh melalui link berikut https://bit.ly/3hG02uX, serta disampaikan record webinar Transparansi Pemanfaatan  Sumber Daya Alam Kepada Publik Sebagai Upaya Good Governance pada link youtube https://www.youtube.com/watch?v=v6au2PUdAq0.

Dokumen ini dapat diunduh disini.