Stakeholder

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Keuangan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Publish What You Pay Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan dan sumber daya alam. PWYP Indonesia mengemban visi bagi terwujudnya tata kelola sumberdaya ekstraktif di Indonesia yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional sehingga menjadi modal bagi kesejahteraan dan keadilan sosial.

PWYP Indonesia memiliki tujuan untuk Memajukan tata kelola sumberdaya ekstraktif yang akuntabel dan transparan di Indonesia dan di tingkat global; Mengaggregasikan kepentingan publik dari sudut pandang organisasi masyarakat sipil; serta Memperkuat kemampuan masyarakat sipil Indonesia untuk berperan aktif secara berkesinambungan dalam tata kelola semberdaya ekstraktif.

PWYP Indonesia saat ini beranggotan 38 organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah dari berbagai wilayah se-Indonesia, terutama di daerah-daerah kaya sumber daya alam migas, pertambangan, kehutanan dan sumber daya alam lainnya.

Berdiri sejak November tahun 2007, PWYP Indonesia telah sejak awal terlibat aktif dalam mengkampanyekan inisiatif transparansi penerimaan industri ekstraktif (EITI), termasuk mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengikuti inisiatif EITI secara global. Advokasi tersebut membuahkan hasil dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 mengenai pelaksanaan EITI Indonesia.

Sejak itu, Indonesia dinobatkan menjadi negara kandidat (candidate country) pelaksana EITI mengikuti standar global. Melalui Perpres tersebut, PWYP Indonesia kemudian melakukan proses pemilihan tiga orang wakil masyarakat sipil untuk duduk dalam Tim Pelaksana_Tim Mulltipihak yang terdiri atas wakil Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat Sipil. Ketiga wakil masyarakat sipil tersebut adalah Faisal Basri (Ekonomi UI), Maryati Abdullah (PWYP Indonesia) dan Wasingatu Zakiyah (IDEA Yogyakarta).

Contact Person: Maryati Abdullah, Koordinator Nasional
Email: marymaryati@yahoo.com

Anggota PWYP Indonesia yang juga merupakan pendukung EITI Indonesia adalah:

1. Transparency International Indonesia (TII), Jakarta (www.ti.or.id)
2. Institute for Essential Services Reform (IESR), Jakarta (www.iesr.or.id)
3. Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta (www.antikorupsi.org)
4. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta (www.pattiro.org)
5. Indonesia Parliemantary Center (IPC), Jakarta (www.parliamentarycenter.or.id)
6. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta (www.icel.or.id)
7. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Jakarta (www.seknasfitra.org)
8. Yayasan Artikel-33 Indonesia, Jakarta (www.article33.or.id)
9. Masyarakat untuk Transparansi Aceh (MATA), Aceh (www.mataaceh.org)
10. Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK), Aceh (www.gerakaceh.org)
11. GERAK, Aceh Besar
12. Yayasan AKAR, Bengkulu (www.akarfoundation.com)
13. Fitra, Riau (www.fitrariau.org)
14. Lembaga Pemberdayaan dan Advokasi Daerah (LPAD), Riau
15. Forum Komunikasi Masyarakat Riau (FKPMR), Riau
16. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Riau (www.walhi-riau.or.id)
17. Yayasan Pemberdayaan dan Advokasi Perempuan dan Anak (PUSPA), Palembang
18. PASKASS, Palembang
19. Pattiro Serang, Banten
20. Institute for Ecological Studies (INFEST), Garut
21. Institute for Economic Development Analysis (IDEA), D.I Yogyakarta (www.ideajogja.or.id)
22. Lembaga Pemberdayaan dan Aplikasi Wacana (LPAW), Blora
23. Bojonegoro Institute (BI), Bojonegoro (www.bi.or.id)
24. Fitra Jawa Timur (www.fitrajatim.com)
25. Public Crisis Center (PCC), Tuban
26. Gresik Institute, Gresik
27. Gerakan Pemberdayaan Rakyat Sampang (GPRS), Sampang
28. Kelompok Kerja-30 (POKJA-30), Samarinda (www.pokja30.blogspot.com)
29. Yayasan ePADI, Balikpapan (www.padiindonesia.wordpress.com)
30. POSITIF Kalimantan, Tabalong
31. GEMAWAN, Pontianak (www.gemawan.org)
32. Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir & Pedalaman (LEPMIL), Kendari (www.lepmil.org)
33. Yayasan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (YPSHK) Sultra, Kendari
34. Yayasan Swadaya Mitra Banga (YASMIB) Sulselbar, Makassar
35. Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI) NTB , Mataram
36. Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) NTB, Mataram (www.lsbhntb.blogspot.com)
37. Forum Kerja Sama (FOKER) LSM Papua (www.fokerlsmpapua.net)
38. PERDU Manokwari (www.perdu.or.id)

PT. Pertamina (Persero)

Asosiasi Perminyakan Indonesia

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia

Asosiasi Pertambangan Indonesia