Friday , 19 August 2022
Home » Berita » Regional Workshop: Advancing Beneficial Ownership (BO) Transparency in the Asia and the Pacific Region

Regional Workshop: Advancing Beneficial Ownership (BO) Transparency in the Asia and the Pacific Region

Regional Workshop on Advancing Beneficial Ownership Transparency in Asia and Pacific Region Confirmation

23 Februari 2022

Workshop yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank untuk wilayah Asia Pasifik, acara ini bertujuan untuk menarik diskusi yang kaya dan informatif di antara praktisi Beneficial Ownership (BO) tentang praktik terbaik, tantangan umum, dan solusi berdampak terkait BO, workshop ini berlansung selama tiga hari, pada hari ketiga ini bertopik “Berbagai tantangan verifikasi data BO dan dampak dan penggunaan data BO oleh publik”. Pada hari ketiga dan terakhir ini, workshop ini dipimpin oleh Ramandeep Chhina sebagai moderator.

Peserta akan melihat berbagai tantangan dalam verifikasi data Beneficial Ownership. Tantangan utamanya adalah setiap register BO dapat memastikan kelengkapan dan keakuratan data awal yang dikumpulkan, dan integritasnya dari waktu ke waktu dengan memastikan bahwa data diperbarui secara berkala. Hal ini dicapai melalui proses verifikasi yang kuat dan permintaan pembaruan berkala dari entitas yang terdaftar.

Stephen Abbott Pugh selaku Data and Technology Manager, Open Ownership menyampaikan Verifikasi data adalah salah satu prinsip utama dalam OO untuk mendapatkan data yang berkualitas, Open Ownership merekomendasikan pemanfaatan standar data untuk pengumpulan data dan verifikasi data dan Pemeriksaan silang dan dimungkinkan juga secara manual dengan semua dokumen pendukung untuk memverifikasi data yang dikumpulkan.

Pada kesempatan ini Ibu Elizabeth Fiona Alpe selaku Senior Transaction Support Specialist (Integrity) ADB, juga menyampaikan beberapa point penting terkait keakuatan data BO diantaranya adalah mekanisme verifikasi data BO, tentang struktur kepemilikan menjadi rumit ketika pemegang sahamnya adalah investor asing, kurangnya aturan yang seragam di seluruh yuridiksi dapat menghambat proses verifikasi dan Checking BO, dan yang terakhir  permasalahan lain yang masih timbul adalah masih kurangnya informasi mengenai pemegang saham asing dalam pelaporan BO, kurangnya dana/insentif untuk para pelaku pengumpulan dan verifikasi data, dll.

Selanjutnya dalam sesi kedua menjelaskan dimana akan ada contoh di tingkat internasional yang menunjukkan bagaimana data ini telah diteliti secara efektif oleh berbagai pemangku kepentingan, dan pelaporan informasi yang tidak biasa yang tampaknya tidak lengkap atau tidak akurat.

Maira Martini selaku Research and Policy Expert, Corrupt Money Flows, Transparancy International mejelaskan Pelaku dalam transparansi BO meliputi entitas yang berwenang dalam pengumpulan data BO; entitas wajib dan perusahaan, tersedianya data BO dapat bermanfaat bagi pemerintah, sektor swasta, jurnalis dan akademisi dan dampak tersedianya BO dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan, mengungkapkan korupsi level tinggi, dapat menelusuri hasil kekayaan yang tidak terduga, dan meningkatkan upaya penegakkan hukum.

Direktur Bantay Kita, Philippines Vincent Lazain menyampaikan “Pejabat publik sebaiknya melaporkan harta kekayaan mereka dengan tujuan dapat dilihat apakah pejabat publik ini memperkaya dirinya sendiri atau tidak selama menjabat dan transparansi BO sangat penting karena dapat mendeteksi adanya korupsi, mengidentifikasi adanya konflik kepentingan, mencegah pencucian uang dan mencegah mangkir pembayaran pajak’. tuturnya

Pada Closing Remark, Chief of Governance Thematic Group, ADB Hiranya Mukhopadhyay menegaskan pada workshop yang dilaksanakan selama tiga hari terakhir ini sudah mencakup diskusi mendalam tentang BO dan tantangan yang kita hadapi. Adanya usaha dan peningkatan standar internasional untuk BO telah menciptakan momentum yang baik. Dari workshop ini juga kita mengetahui negara-negara berkembang di Asia sudah memiliki progress yang baik dalam mengembangkan regulasi untuk BO.

Sebagai contoh, perwakilan dari Armenia telah menceritakan pengalaman dalam pengembangan regulasi untuk membuka data BO dan begitu pula dengan Filipina yang akhirnya dapat membuka data BO mereka sehingga dapat diakses untuk umum. Kita juga sudah mendengarkan dari perwakilan Indonesia tentang meningkatnya anti korupsi dan data BO yang diperoleh.

Dengan latar belakang ini, diharapkan workshop yang kita laksanakan selama tiga hari menjadi platform untuk para peserta dalam mempelajari standar Internasional dalam transparansi BO lebih dalam. Dengan berbagi pengalaman dan rintangan yang kita hadapi dapat menjadi pertimbangan untuk praktik internasional terbaik.

Kita juga mendapat kesempatan untuk belajar dari Civil Society Experts di berbagai negara, sebagai contoh Laos mendemonstrasikan kelebihan dalam memiliki data yang berstruktur.