Sunday , 26 June 2022
Home » Berita » Pertemuan Dewan EITI ke-35 di Astana, Kazakhstan, 24-26 Oktober 2016
Pertemuan Dewan EITI ke-35 di Astana, Kazakhstan, 24-26 Oktober 2016

Pertemuan Dewan EITI ke-35 di Astana, Kazakhstan, 24-26 Oktober 2016

            Indonesia hadir dalam Pertemuan Dewan EITI ke-35 yang dilaksanakan di Hotel Rixos, Astana, Kazakhstan pada tanggal 24-26 Oktober 2016. Kehadiran tersebut merupakan bentuk partisipasi Indonesia, karena Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Montty Girianna   merupakan anggota Dewan EITI mewakili wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Dalam kegiatan tersebut, Montty hadir bersama Ketua Tim Sekretariat EITI Indonesia, Edi Tedjakusuma  dan Agus Haryanto dari Kemenko Bidang Perekonomian.   Indonesia mewakili negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik dalam penyampaian pendapat sehingga keputusan yang dibuat diharapkan tidak merugikan negara-negara anggota. Selain itu, pertemuan ini berguna untuk mendapatkan informasi terbaru  tentang arah kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang akan dibuat oleh Dewan EITI, untuk dapat dikomunikasikan dengan anggota negara-negara EITI kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Terdapat dua agenda besar dalam kegiatan ini yaitu pertemuan negara-negara pelaksana EITI dan pertemuan Dewan EITI. Pertemuan negara-negara pelaksana EITI dilaksanakan sebelum pertemuan Dewan EITI yaitu pada tanggal 24 Oktober 2016. Beberapa negara yang hadir dalam pertemuan ini yaitu beberapa negara Afrika, Indonesia, dan Azerbaijan.  Beberapa isu yang dibahas sebagai persiapan sidang Dewan adalah mengenai safeguard provisions, validation and validation consultation dan funding review.  Isu yang agak serius didiskusikan yaitu hasil validasi terhadap Azerbaijan dan opsi untuk memberikan status delisting atau suspension kepada Azerbaijan.  Para wakil negara pelaksana sepakat mendukung Azerbaijan agar keputusan Dewan tidak memberikan status delisting atau suspension mengingat progres yang dilakukan Azerbaijan sudah memperoleh banyak kemajuan.  Keputusan hasil validasi terhadap Azerbaijan sangat penting disikapi oleh para anggota negara pelaksana, karena proses validasi akan berlaku bagi seluruh negara anggota.  Indonesia sendiri harus mempersiapkan proses validasi karena akan memperoleh giliran validasi pada tahun 2017 atau 2018.

                Pertemuan Dewan EITI dilaksanakan pada tanggal 25-26 Oktober 2016 dan dibuka oleh Ketua Dewan EITI, Frederik Reinfeld. Setelah itu, Ketua Sekretariat EITI Internasional, Jonas Molberg memberikan paparan tentang beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Sekretariat Internasional, antara lain validasi yg dilakukan di beberapa negara seperti Nigeria, Timor Leste dll.  Molberg juga menjelaskan tentang kegiatan EITI terkait beneficial ownership (BO) dan commodity trading.  Sekretariat juga melaporkan mengenai kegiatan outreach yang dilakukan ke beberapa negara, sehingga diharapkan dalam waktu dekat  akan ada beberapa negara yang berminat untuk masuk menjadi anggota baru.

Implementation Committee menjelaskan berbagai hal terkait pelaksanaan EITI di beberapa negara. Komite menjelaskan bahwa pelaksanaan BO negara-negara pelaksana EITI memerlukan adanya dukungan politik, kerangka hukum, dan arahan yg jelas dalam penyusunan roadmap, agar nantinya BO dapat berjalan dengan baik di suatu negara. Sementara dalam pelaksanaan commodity trading, masih dalam tahapan awal (pilot) yang melibatkan beberapa negara pilot seperti Albania, Ghana, Indonesia, dan Nigeria. Isu lainnya yang sangat menarik perhatian yaitu tentang validasi negara-negara pelaksana EITI. Terdapat dua opsi dalam pelaksanaan validasi yaitu langsung dilaksanakan di 32 negara, atau secara bertahap dimulai dengan 17 negara.  Sekretariat Internasional cenderung memilih opsi bertahap karena banyaknya agenda lain yang juga menjadi prioritas.  Selain itu, anggota Dewan EITI juga menyampaikan tentang prosedur yang diperlukan jika suatu negara meminta penundaan atau meminta jadwal lebih awal untuk pelaksanaan validasi.

Pro dan kontra terjadi saat diskusi tentang hasil validasi Azerbaijan. EITI Azerbaijan melaporkan bahwa sejak validasi pertama mereka sudah melakukan banyak kemajuan, termasuk perbaikan regulasi dengan terbitnya Peraturan Presiden, sehingga mereka meminta agar reformasi yang sedang berjalan di Azerbaijan tidak “diganggu” karena pemberian status suspended atau bahkan delisted. EITI Azerbaijan berharap Dewan EITI dapat memberikan kesempatan kepada Azerbaijan untuk meneruskan reformasi yang sedang berjalan.  Namun beberapa pihak (perwakilan Civil Society Organization (CSO)) mempersoalkan bahwa Standard EITI sudah dibuat dan disetujui bersama sehingga seharusnya diterapkan kepada seluruh anggota. Perwakilan CSO menganggap status suspended adalah hal biasa dan sudah terjadi juga pada beberapa negara, termasuk Indonesia. Kelompok CSO tetap mengusulkan adanya sanksi, sementara wakil pemerintah menginginkan sebaliknya. Sementara, wakil dari perusahaan cenderung mencari jalan tengah, memberi kesempatan Azerbaijan untuk memperbaiki kinerja sesuai hasil validasi dan melihat kemajuan yang terjadi, namun jika selama periode yang ditetapkan tidak terdapat progres yang signifikan, maka Azerbaijan akan mendapatkan sanksi dalam pertemuan Dewan berikutnya.  Akhirnya keputusan pemberian sanksi terhadap Azerbaijan ditunda sampai pertemuan Dewan tahun 2017. Untuk diskusi hasil validasi bagi negara-negara lain seperti Mongolia, Nigeria, Peru dan Timor Leste, tidak dibahas secara intensif karena isunya relatif sama dengan yang terjadi pada Azerbaijan.

Pertemuan Dewan EITI berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2017. Ada dua opsi pelaksanaan yaitu pada tanggal 22-23 Februari 2017 atau 8-9 Maret 2017. Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan di Bogota, Colombia.  Kepastian akan tanggal dan tempat pertemuan Dewan akan disampaikan oleh Sekretariat Internasional dengan memertimbangkan masukan mengenai pertemuan-pertemuan international lain yang melibatkan anggota Dewan (baik dari negara pelaksana, perusahaan dan CSO) dan konsultasi dengan negara tuan rumah pertemuan.