Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas

REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN
TATA KELOLA SEKTOR MINYAK & GAS BUMI
INDUSTRI EKSTRAKTIF

A. UNDANG-UNDANG

1. UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas

B. PERATURAN PEMERINTAH

1. PP 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Migas	UNDUH
2. PP 34/2005 tentang Kegiatan Hulu Migas	UNDUH
3. PP 55/2009 tentang Perubahan Kedua, Kegiatan Hulu Migas	UNDUH
4. PP 79/2010 tentang Cost Recovery (BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI)	UNDUH
5. PP 23/2015 tentang Pengelolaan SDA Migas di Aceh	UNDUH

C. INPRES DAN PERPRES

1. Inpres 2/2012 tentang Peningkatan produksi Migas	UNDUH
2. Perpres 95/2012 tentang Alih Kewenangan BP Migas	UNDUH
3. Perpres 9/2013 tentang Pembentukan SKK Migas	UNDUH

D. PERATURAN MENTERI ESDM

1. Permen ESDM 48/2017 Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Alam	UNDUH
2. Permen ESDM 28/2006 tentang Pedoman Survei Umum	UNDUH
3. Permen ESDM 37/2006 tentang Tata Cara Impor	UNDUH
4. Permen ESDM 40/2006 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja	UNDUH
5. Permen ESDM 02/2008 tentang DMO Kontraktor/KKKS	UNDUH
6. Permen ESDM 03/2008 tentang Pedoman pengembalian Wilayah Kerja	UNDUH
7. Permen ESDM 22/2008 tentang Jenis biaya yang tidak dapat dikembalikan kepada KKKS	UNDUH
8. Permen ESDM 35/2008 tentang Tata cara penetapan Wilayah Kerja Migas	UNDUH
9. Permen ESDM 5/2012 tentang Tata Cara Penetapan & Penawaran WK Migas Non-Konvensional	UNDUH
10. Permen ESDM 15/2015 tentang Pengelolaan WK Migas Berakhir Kontrak	UNDUH
11. Permen ESDM 8/2017 tentang Skema Gross Split	UNDUH