Tuesday , 18 January 2022
Home » Berita » Indonesia Menjadi Negara Pilot Transparansi Commodity Trading
Indonesia Menjadi Negara Pilot Transparansi Commodity Trading

Indonesia Menjadi Negara Pilot Transparansi Commodity Trading

Indonesia menjadi satu dari delapan negara anggota EITI yang akan menjadi negara pilot dalam transparansi commodity trading. Pembukaan informasi ini ditujukan pada negara-negara yang mendapatkan penerimaan berupa in kind material. Hal ini sesuai dengan standar EITI 2016 requirements 4.2 yang mensyaratkan pembukaan informasi  tentang pendapatan pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari in kind material termasuk pembukaan jumlah volume yang dijual dan pendapatan yang diterima. Requirements tersebut didasarkan pada banyaknya BUMN di banyak negara yang memegang peranan penting  dalam proses produksi hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara yang kaya energi memperoleh pendapatan yang bukan hanya berupa uang. Pendapatan secara fisik ini dapat dilihat pada kepemilikan BUMN pada saham lisensi produksi, atau ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan komoditas fisik. BUMN kemudian menjual sumber daya tersebut dan kemudian melakukan transfer ke pemerintah.

Dalam diskusi dengan Gay Ordenes dari Sekretariat Internasional EITI pada (19/10) lalu, Tim Pelaksana EITI menyambut baik Indonesia dipercaya menjadi negara pilot. Ini akan membebani di awal, namun akan menguntungkan saat transparansi commodity trading sudah mulai diterapkan. EITI Indonesia juga memiliki keuntungan sebagai negara pilot dapat ikut menentukan guidance dari pelaksanaan transparansi ini. PT Pertamina yang akan menjadi tulang punggung dari pelaksanaan pilot ini menginginkan dengan adanya transparansi, dapat menunjukkan kepada masyarakat kinerja dari Integrated Supply Chain (ISC) yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja PETRAL. Selain itu, Pertamina dapat meningkatkan transparansi operasinya melalui EITI.

Beberapa hal lain yang digarisbawahi dalam pelaksanaan pilot ini yaitu untuk memahami faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga minyak dan gas, sehingga nantinya akan ditemui harga yang adil bagi industri maupun untuk masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan karena harus dipahami proses perdagangan dari hulu hingga ke hilir, sementara informasi dan data yang tersedia terpisah-pisah baik di SKK Migas, Pertamina, Kementerian Perdagangan, atau perusahaan-perusahaan migas. Pilot Commodity Trading yang akan dilaksanakan masih terfokus pada penjualan migas dari bagian yang dijual pemerintah termasuk ekspor dan belum mencakup informasi tentang impor. Selain itu, pilot ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang proses tender di ISC Pertamina dan apabila dibandingkan dengan proses di PETRAL.

Ketua Tim Pelaksana EITI, Montty Girianna dalam Rapat Tim Pelaksana EITI (5/12) lalu menyambut baik bergabungnya Indonesia sebagai salah satu negara pilot transparansi Commodity Trading. Sebagai negara pilot, EITI Indonesia memiliki kesempatan untuk menentukan guidance dari pelaksanaan transparansi ini. Montty menambahkan agar pada agenda rapat-rapat skala Internasional, EITI Indonesia bisa memulai untuk mempresentasikan tentang pelaksanaan transparansi Commodity Trading di Indonesia.

 Pelaksanaan pilot Commodity Trading akan mulai dilaksanakan pada tahun 2017. Tim Pelaksana EITI harus menyusun rencana kerja untuk agenda tersebut. Penyusunan rencana kerja juga dimaksudkan untuk menentukan besarnya pembiayaan yang mencakup aktivitas komunikasi (workshop, seminar, dll) dan pembiayaan untuk konsultan yang akan menyelesaikan laporan tentang Commodity Trading.  Pilot ini akan dibiayai oleh hibah dari The Swiss State Secretariat for Economics Affairs (SECO) dan hibah paling lambat dipergunakan hingga akhir tahun 2017.