Sunday , 26 June 2022
Home » Berita » FGD Multistakeholder Bahas Peluang Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia
FGD Multistakeholder Bahas Peluang Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia

FGD Multistakeholder Bahas Peluang Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia

Berdasarkan data BPS dan Bank Indonesia 2014 diketahui sekitar Rp 1.387 triliun uang beredar di sektor migas dan minerba, namun hanya kurang dari 10% atau sekitar Rp 96,9 triliun pajak yang terealisasi pada tahun 2014 di sektor ini. Begitu besarnya potential loss yang dialami, salah satunya ditengarai karena pemerintah tidak mempunyai informasi yang akurat mengenai beneficial ownership di sektor pertambangan migas dan minerba.

Agung Budiono, Program Manager PWYP Indonesia untuk “EITI Policy Improvement” dalam diskusi terfokus bertajuk “Urgensi dan Peluang Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia” menjelaskan, diskusi ini mencoba menggali urgensi dari  transparansi beneficial ownership. “Salah satu tujuan diskusi ini adalah untuk mendorong pengoptimalan penerimaan negara dari pajak di sektor pertambangan bisa dilakukan dengan penerapan beneficial ownership,” tuturnya di Jakarta (30/11) lalu.

Hadir sebagai pembicara Putri Rahayu dari Pembinaan Jaringan Kerjasama antar Komisi dan Instansi KPK, mengatakan penerapan beneficial ownership di Indonesia masih mengalami sejumlah tantangan. “Diantaranya belum adanya data beneficial ownership yang terintegrasi antar lembaga. Sebagai gambaran, data terkait kepemilikan perusahaan ada di Kementrian Hukum dan HAM, data keuangan ada di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data kependudukan di Kemendagri, dan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan,” kata Putri.

Selain itu, menurut Putri ada juga kendala lain, seperti DJP kesulitan untuk mengakses data keuangan perbankan yang bersifat rahasia. Undang-undang No 10/1998 tentang Perbankan yang membatasi akses terhadap nasabah, membuat DJP kesulitan untuk melihat siapa penerima manfaat sebetulnya.

Menanggapi permasalahan integrasi data ini, Wiko Saputra, Peneliti Kebijakan Ekonomi PWYP Indonesia, mengatakan ide soal Single Identity Number (SIN) sebagai pondasi membangun sistem integrasi data di Indonesia perlu direalisasikan kembali.  “Semua aspek legalitas perusahaan, perizinan, NPWP, data rekening kepemilikan, data pemegang saham, dan KTP terintergrasi dalam satu identitas, sehingga menjadi langkah strategis dalam mendorong transparansi beneficial ownership. Karena tidak adanya sinkronisasi data inilah, oligarki di sektor pertambangan dalam menguasai banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) sangat mungkin terjadi,” tutur Wiko.

Meski masih bersifat  didorong (encourage), namun standar EITI terbaru telah menempatkan beneficial ownership sebagai aspek penting yang harus didorong dalam implementasi EITI. Negara negara pelaksana EITI dapat membuka data BO melalui kesepakatan MSG di masing masing negara implementor.