EITI Indonesia Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia
Pada tanggal 19 Juni 2019, Dewan EITI meluncurkan Standar EITI terbaru yaitu Standar EITI 2019 pada acara Konferensi Global EITI di Paris. Standar EITI berisi tentang persyaratan dan panduan untuk keterbukaan informasi dari sektor ekstraktif (migas dan minerba) agar dapat diakses oleh publik. Ini merupakan keputusan bersama para pemangku kepentingan global yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat sipil. Negara Pelaksana EITI harus mengikuti seluruh persyaratan yang ada dalam standar ini, mulai laporan yang akan dipublikasikan di tahun 2020. Standar EITI terbaru tersebut diluncurkan oleh Ketua Dewan EITI Periode 2016-2019, Fredrik Reinfeldt.
Standar EITI 2019 memiliki persyaratan yang lebih lengkap dibandingkan standar sebelumnya agar dapat diterapkan di sistem pemerintah. Berikut sejumlah persyaratan terbaru dalam Standar EITI 2019 tersebut:
Transparansi kontrak.
Di banyak negara pelaksana EITI, kontrak yang ditandatangani oleh negara dan oleh perusahaan menetapkan ketentuan fiskal tentang berapa banyak pajak yang dibayarkan untuk eksploitasi sumber daya alam. Kontrak-kontrak ini seringkali bersifat rahasia dan menghalangi debat publik untuk mengkonfirmasi mengenai apakah negara mendapatkan manfaat yang yang adil dari eksploitasi alam. Standar EITI mendorong transparansi kontrak sehingga membuka ruang untuk diskusi public tentang kontrak. Mayoritas negara pelaksana EITI telah mengambil langkah untuk menerbitkan kontrak dan mempromosikan debat publik. Standar 2019 mensyaratkan pengungkapan kontrak yang ditandatangani setelah 1 Januari 2021. Kelompok multi-pemangku kepentingan (Multi-Stakeholder Group/MSG) diharapkan untuk memasukkan keterbukaan kontrak ke dalam rencana kerja EITI di masing-masing negara.
Partisipasi negara dan perdagangan komoditas.
Dari 2,5 triliun dolar AS dalam pembayaran minyak, gas, dan pertambangan yang tercakup dalam Laporan EITI yang telah diterbitkan hingga saat ini, sekitar setengahnya mengalir melalui perusahaan minyak nasional. Dewan EITI setuju untuk memperkuat persyaratan pengungkapan mengenai partisipasi negara, transaksi yang berkaitan dengan perusahaan milik negara. Bekerja sama dengan korporasi, EITI juga meningkatkan persyaratan tentang pengungkapan “perdagangan pertama/first trade“, yaitu penjualan bagian produksi negara atau pendapatan lain yang dikumpulkan dalam bentuk barang (in kind).
Lingkungan Hidup.
Dampak lingkungan dari industri ekstraktif adalah titik fokus dari debat publik. Standar EITI 2019 telah menegaskan kembali bahwa EITI harus mencakup pembayaran terkait lingkungan oleh perusahaan kepada pemerintah, dan mendorong pengungkapan informasi kontekstual terkait dengan pemantauan lingkungan.
Gender.
Standar 2019 mengharuskan Tim Pelaksana/MSG untuk mempertimbangkan keseimbangan gender dalam perwakilan mereka dan mengungkapkan data ketenagakerjaan berdasarkan perusahaan, gender, dan tingkat pekerjaan. Ini juga membahas pertimbangan gender dalam penyebaran data EITI, dan mendorong MSG untuk mendokumentasikan bagaimana mereka mempertimbangkan pertimbangan gender dan inklusifitas.
Pengarusutamakan/Mainstreaming transparansi.
Standar EITI 2019 terus menggeser fokus dari menerbitkan Laporan EITI ke mendorong transparansi secara sistematis, membuka peluang baru untuk diskusi, dan pengawasan oleh MSG.