Saturday , 8 October 2022
Home » Event and Socialization

Event and Socialization

Dialog Kebijakan Tematik EITI Indonesia: Pemerintah Dorong Perusahaan Pertambangan Aktif Publikasikan Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola

Kementerian ESDM melalui Sekretariat EITI Indonesia mendorong industri ekstraktif di Indonesia untuk lebih transparan sesuai prinsip tata kelola lingkungan, sosial dan perusahaan (ESG). Senin (12/9) Sebagai bagian komitmen Indonesia terhadap misi pembangunan berkelanjutan menuju era Net Zero Emissions. Agus Cahyono Adi selaku Kapusdatin ESDM menjelaskan, ada manfaat baik jika perusahaan menerapkan transparansi ini. Diantaranya bisa merasakan adanya hubungan baik dengan masyarakat dan secara bersamaan membuat operasional berjalan dengan baik pula. Selain itu, transparansi merupakan mandat dari prinsip Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) dan konstitusi bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. “Di Indonesia kita sudah mendapat amanah ... Read More »

Kementerian ESDM Mendorong Dana Abadi Daerah yang Berkelanjutan

Sekretariat EITI Indonesia menyelenggarakan dialog “Dana Abadi Daerah Penghasil: Bagaimana Pengelolaan & Pemanfaatannya untuk Pembangunan yang Adil & Berkelanjutan” pada Selasa, 19 Juli 2022. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kenaikan harga minyak dan gas (migas) serta sektor tambang tahun ini telah memberikan windfall bagi penerimaan negara. Kondisi itu juga berdampak langsung kepada alokasi bagi hasil daerah. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dr. Ir. Ego Syahrial, M.Sc mengatakan dengan adanya windfall sejumlah komoditas energi, maka daerah seharusnya tidak langsung menghabiskannya untuk belanja daerah. Pemda bisa menempatkan sebagian dana bagi hasil daerah untuk Dana Abadi Daerah (DAD). Menurut Ego, pengalokasian ... Read More »

Dukung Transparansi Industri Ekstraktif, Kementerian ESDM Sampaikan Laporan EITI Indonesia Ke-9

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia telah menyampaikan Laporan EITI Indonesia ke-9 kepada EITI Internasional pada 28 Maret 2022 lalu. Laporan ini berisi data dan informasi sektor migas dan pertambangan yang diuraikan dalam rantai nilai, mulai dari perizinan, lelang, pendapatan, hingga pemanfaatan pendapatan yang telah diperoleh dari kegiatan pengelolaan industri ekstraktif tahun 2019-2020. “Substansi yang dilaporkan merupakan data final dan audited yang disajikan sesuai dengan standar pelaporan EITI International 2019. Selain itu, disampaikan juga data tenaga kerja per gender, peran dan dampak masyarakat adat, kegiatan kuasi fiskal yang dilakukan BUMN, serta ... Read More »

Diskusi Publik: “Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Tata Kelola Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Minerba di Provinsi Aceh”

Kamis, 24 Maret 2022, Diskusi Publik: “Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) terhadap Tata Kelola Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Minerba di Provinsi Aceh” yang diselenggarakan oleh Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh bersama PWYP Indonesia. Diskusi publik ini bertujuan yaitu, untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada stakeholder sektor pertambangan mineral dan batubara di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten di Aceh serta sebagai wadah forum multi pihak guna mendiskusikan implikasi pelaksanaan UU HKPD terkait sektor pertambangan di daerah dan menguatkan kesiapan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap ... Read More »

EITI Secretariat International Roundtable Discussion: Beneficial Ownership

Wednesday, February 23, 2022 The discussion organized by EITI International, this event aims to engage extractive companies in a conversation about the importance of Beneficial Ownership Transparency (BOT) for companies, the challenges of disclosing beneficial ownership information and how this is handled at global and country levels, the discussion was led by moderator Brenda Jay Angeles Mendoza, served as Asia Country Manager and Emanuel Bria as Asia Country Officer, EITI International Secretariat . Opening Remark was opened by Thom Townsend as Executive Director, Open Ownership said it was an honor in this event because it was important, to be able to present company representatives in the open extractive program ... Read More »

Sekretariat EITI International Roundtable Discussion: Beneficial Ownership

Rabu, 23 Februari 2022 Diskusi yang diselenggarakan oleh EITI International, acara ini bertujuan melibatkan perusahaan ekstraktif dalam percakapan tentang pentingnya Transparansi Kepemilikan Manfaat (BOT) bagi perusahaan, tantangan pengungkapan informasi Beneficial Ownership dan bagaimana hal ini ditangani di tingkat global dan negara, diskusi ini dipimpin oleh moderator Brenda Jay Angeles Mendoza, menjabat sebagai Asia Country Manager dan Emanuel Bria selaku Asia Country Officer, EITI International Secretariat. Opening Remark dibuka oleh Thom Townsend selaku Executive Director, Open Ownership menyampaikan ini merupakan suatu kehormatan dalam acara ini karena penting, bisa menghadirkan perwakilan perusahaan dalam program open extractive dalam program 5 tahun kedepan dari ... Read More »

Inisiatif Transparansi Penggunaan Sumberdaya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Kab.Konawe Utara

Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu daerah penghasil pertambangan nikel terbesar di Indonesia. Sektor pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) yang berkontribusi pada pendapatan Sultra. Keberadaannya berkontribusi pada dana bagi hasil (DBH) rata-rata Rp 123,41 miliar per tahun sepanjang 2018-2021. DBH pertambangan merupakan penyumbang terbesar DBH SDA Sultra, yakni sebesar 96,7%. Sementara itu, Kabupaten Konawe Utara adalah kabupaten yang memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) paling luas. Kabupaten Konawe Utara sendiri mendapatkan DBH dari sektor pertambangan mencapai Rp84 miliar selama tahun 2018-2020. Tata kelola pemanfaatan yang tepat sangat diperlukan agar penerimaan dari sektor pertambangan sejatinya dapat digunakan sebagai ... Read More »

Webinar Inisiatif Kebijakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA Migas di Daerah

Fitra Riau bekerjasama dengan PWYP (Publish What You Pay) Indonesia melakukan Studi Evaluasi Kebijakan Alokasi ADD (Khusus Migas) Kabupaten Pelalawan 2017 – 2021 dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah daaerah. Webinar ini bertujuan untuk membahas perkembangan implementasi inisiatif sejenis yang juga diterapkan oleh daerah lainnya dalam bentuk sharing session inisiatif kebijakan pengelolaan dana bagi hasil sumber daya alam sektor minyak dan gas bumi di daerah.(28/01/2022). Kabupaten Pelalawan cukup intens berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, dimana Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu daerah penghasil Migas di Provinsi Riau.Triono Hadi dari Fitra Riau menyampaikan bahwa salah satu bentuk kolaborasinya ... Read More »

Kegiatan Mendorong Akuntabilitas Sosial Kolaboratif Sektor Minerba

Multi Stakeholder Forum (MSF) yang diselenggarakan oleh Publish What You Pay (PWYP), Gerakan Anti Korupsi (GERAK), POKJA 30, POLGOV Indonesia dan Global Partnership Social Accountability bersama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral secara daring menyelenggarakan diskusi bersama antara Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat  dan para perwakilan masyarakat lainnya untuk meningkatkan kolaborasi antar kelompok pemangku kepentingan sehingga dapat memperbaiki Tata Kelola Industri Ekstraktif khususnya di sektor pertambangan (28/01/2022). Perwakilan POLGOV menyampaikan hasil scoping studi sebagai baseline proyek akuntabilitas sosial sektor pertambangan untuk 3 provinsi yaitu Aceh, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara dan telah ditemukan adanya konteks kebijakan: Regulasi untuk ... Read More »

Open Government Partnership Global Summit 2021 “Memajukan Transparansi Beneficial Ownership Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”

Bagi pemerintah, pemanfaatan data Beneficial Ownership dapat meningkatkan kualitas dan transparansi pengadaan publik. Selain itu, pemanfaatan Beneficial data kepemilikan akan mengoptimalkan pemulihan aset dari tindak pidana seperti penggelapan pajak, korupsi, uang pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Inisiatif global lainnya juga menyoroti urgensi Beneficial Ownership yaitu pengungkapan Kepemilikan, misalnya, Working Group Anti-Corruption G20, Financial Action Task Force (FATF), Forum Global OECD, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).  Dimana untuk sektor di industri ekstraktif, pengungkapan Beneficial Ownership akan menumbuhkan bisnis integritas, transparansi perusahaan, kredibilitas perusahaan, melindungi investor minoritas, dan menciptakan yang lebih baik lingkungan untuk investasi ... Read More »