Kementerian ESDM melalui Sekretariat EITI Indonesia telah menyelenggarakan transfer knowledge/capacity building dengan tema Implementasi Search Engine Optimization (SEO) Kedalam Platform WordPress dan Youtube Management. Transfer knowledge yang berlangsung selama dua hari (5-6 April) bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengelola Sekretariat EITI Indonesia tentang SEO kedalam platform wordpress dan youtube management. Sebanyak delapan peserta dari Pusdatin, Biro KLIK Kementerian ESDM serta Biro KLI Kementerian Keuangan ikut serta dalam kegiatan ini. Selain materi mengenai SEO media sosial, materi lain yang diberikan adalah Smart Media Relations. Saat memberikan sambutan transfer knowledge, Koordinator Kajian Strategi, Pusat Data Dan Informasi Kementerian ... Read More »
Event and Socialization
Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan Terus Mendorong Keterbukaan Data dan Informasi Industri Ekstraktif Serta Peran EITI Dalam Mendorong Transisi Energi
Selama lebih dari satu dekade, EITI Indonesia telah merilis laporan industri ekstraktif, migas dan minerba, yang meliputi data dan informasi dari proses perizinan dan kontrak, produksi, penerimaan negara, ekspor, hingga distribusi pada daerah dan dampak lingkungan dan sosial untuk sebelas tahun fiskal (2009 – 2020). “Indonesia telah berhasil mencapai status meaningful progress pada tahun 2019 dan sedang berupaya agar pengungkapan data di sektor industri ekstraktif dapat diakses melalui mekanisme pengarusutamaan yang terintegrasi dengan Portal Data EITI.” Demikian dikatakan Sampe L Purba, Ketua Harian Forum MSG/Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kementerian ESDM dalam acara Dialog EITI Indonesia ... Read More »
Implementasi Pengarusutamaan Gender di Perusahaan Pertambangan Batubara
Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan, merupakan amanah dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerba(15/12/2022) mengundang perwakilan PKP2B dan PMA serta menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM/Sekretariat EITI Indonesia, ICEL dan PT. Maruwai Coal berdiskusi bersama untuk menyamakan persepsi dan manfaat pentingnya serta upaya yang dapat dilakukan terkait pengarusutamaan gender yang dilaksanakan di Hotel ... Read More »
EITI Indonesia Terus Mendorong Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Sektor Industri Ekstraktif
Senin, 21 November 2022. Sekretariat EITI Indonesia kembali mengadakan Webinar secara Hybrid. Webinar dibuka oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kementerian ESDM, Sampe L Purba dalam kegiatan ini beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terus mendorong perusahaan industri ekstraktif berbuat lebih banyak untuk bekerja menuju kesetaraan gender dan realisasi hak-hak perempuan. Untuk itu, semua pihak diharapkan mempunyai kesamaan pandangan terhadap pengarusutamaan kesetaraan gender dalam industri ekstraktif. Sejumlah penelitian menunjukkan integrasi pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan perusahaan dan pemerintah dapat membawa hasil positif termasuk dalam sektor ekstraktif. “Peningkatan keragaman dan inklusi gender dalam industri ekstraktif dapat memperluas, bahkan meningkatkan ... Read More »
Kementerian ESDM Percepat Implementasi Transparasi Beneficial Ownership (BO) di Sektor Industri Ekstraktif
Upaya pemerintah mendorong transparansi dalam sektor industri ekstraktif terus dilakukan. Salah satunya dengan mendorong implementasi transparansi Beneficial Ownership (BO). Hal ini tertuang juga pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 243 K/MEM/08/2019 tentang Kewajiban Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Pelaporan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Demikian dikatakan Kapusdatin Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Kamis (13/10) dalam seminar Public-Private Dialogue on Beneficial Ownership and Transparency ini Collaboration with the Ministry of Law and Human Rights, Kamis (13/10), di Jakarta. “Badan Usaha disyaratkan untuk mengajukan informasi BO dalam pengajuan ... Read More »
Rapat Konsultasi Forum Multi Stakeholder Group (MSG) Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah Industri Ekstratif
Kamis, 6 Oktober 2022. Sekretariat EITI Indonesia kembali melaksanakan rapat konsultasi forum Multi Stakeholder Group (MSG) secara hybrid melalui tatap muka di Grand Mercure, Surabaya dan secara daring via zoom. Rapat konsultasi MSG dilaksanakan berdasarkan undangan Sekretaris Jenderal KESDM, Nomor: 282.Und/DI.02/SJN.D/2022. Forum MSG yang dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mewakili Sekretaris Jenderal KESDM untuk membahas empat agenda rapat meliputi Implementasi Pengarussutamaan EITI; Pembahasa Pelaporan EITI Indonesia ke-10 (FY 2021); Persiapan Validasi Tahun 2023; dan Perkembangan Bantuan Teknis dari EITI Internasional. Hal ini merupakan salah satu upaya menindaklanjuti hasil pertemuan Forum Konsultasi MSG pada 18 ... Read More »
Dialog Kebijakan Tematik EITI Indonesia: Pemerintah Dorong Perusahaan Pertambangan Aktif Publikasikan Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola
Kementerian ESDM melalui Sekretariat EITI Indonesia mendorong industri ekstraktif di Indonesia untuk lebih transparan sesuai prinsip tata kelola lingkungan, sosial dan perusahaan (ESG). Senin (12/9) Sebagai bagian komitmen Indonesia terhadap misi pembangunan berkelanjutan menuju era Net Zero Emissions. Agus Cahyono Adi selaku Kapusdatin ESDM menjelaskan, ada manfaat baik jika perusahaan menerapkan transparansi ini. Diantaranya bisa merasakan adanya hubungan baik dengan masyarakat dan secara bersamaan membuat operasional berjalan dengan baik pula. Selain itu, transparansi merupakan mandat dari prinsip Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) dan konstitusi bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. “Di Indonesia kita sudah mendapat amanah ... Read More »
Kementerian ESDM Mendorong Dana Abadi Daerah yang Berkelanjutan
Sekretariat EITI Indonesia menyelenggarakan dialog “Dana Abadi Daerah Penghasil: Bagaimana Pengelolaan & Pemanfaatannya untuk Pembangunan yang Adil & Berkelanjutan” pada Selasa, 19 Juli 2022. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kenaikan harga minyak dan gas (migas) serta sektor tambang tahun ini telah memberikan windfall bagi penerimaan negara. Kondisi itu juga berdampak langsung kepada alokasi bagi hasil daerah. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dr. Ir. Ego Syahrial, M.Sc mengatakan dengan adanya windfall sejumlah komoditas energi, maka daerah seharusnya tidak langsung menghabiskannya untuk belanja daerah. Pemda bisa menempatkan sebagian dana bagi hasil daerah untuk Dana Abadi Daerah (DAD). Menurut Ego, pengalokasian ... Read More »
Dukung Transparansi Industri Ekstraktif, Kementerian ESDM Sampaikan Laporan EITI Indonesia Ke-9
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia telah menyampaikan Laporan EITI Indonesia ke-9 kepada EITI Internasional pada 28 Maret 2022 lalu. Laporan ini berisi data dan informasi sektor migas dan pertambangan yang diuraikan dalam rantai nilai, mulai dari perizinan, lelang, pendapatan, hingga pemanfaatan pendapatan yang telah diperoleh dari kegiatan pengelolaan industri ekstraktif tahun 2019-2020. “Substansi yang dilaporkan merupakan data final dan audited yang disajikan sesuai dengan standar pelaporan EITI International 2019. Selain itu, disampaikan juga data tenaga kerja per gender, peran dan dampak masyarakat adat, kegiatan kuasi fiskal yang dilakukan BUMN, serta ... Read More »
Diskusi Publik: “Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Tata Kelola Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Minerba di Provinsi Aceh”
Kamis, 24 Maret 2022, Diskusi Publik: “Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) terhadap Tata Kelola Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Minerba di Provinsi Aceh” yang diselenggarakan oleh Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh bersama PWYP Indonesia. Diskusi publik ini bertujuan yaitu, untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada stakeholder sektor pertambangan mineral dan batubara di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten di Aceh serta sebagai wadah forum multi pihak guna mendiskusikan implikasi pelaksanaan UU HKPD terkait sektor pertambangan di daerah dan menguatkan kesiapan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap ... Read More »