Wednesday , 12 May 2021
Home » News (page 2)

News

Visit of Myanmar EITI MSG

Tim Pelaksana EITI Myanmar berkunjung ke Indonesia untuk mendapatkan informasi pelaksanaan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Salah satu agenda kunjungan Tim Pelaksanan EITI Myanmar adalah Pertemuan dengan Tim Pelaksana EITI Indonesia. Pertemuan diadakan dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan EITI di Indonesia sekaligus bertukar pengalaman dengan delegasi Myanmar dalam pelaksanaan Standar EITI. Pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Sari Pacific, Jakarta pada tanggal 16 Juli 2019 tersebut juga dilaksanakan untuk menyampaikan pengalaman Indonesia dalam melaksanakan desentralisasi pertambangan kepada Myanmar. Setelah pergantian rezim, Myanmar mulai berupaya melakukan sejumlah reformasi pertambangan salah satunya dengan belajar dari pengalaman Indonesia yang dianggap lebih berpengalaman sebagai negara ... Read More »

Indonesia Delegates Attend the EITI Global Conference 2019

Sebagai wujud komitmen dalam keanggotaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), delegasi Indonesia hadir dalam Konferensi Global EITI tahun 2019 di OECD Centre, Paris, Prancis pada tanggal 17-19 Juni 2019. Dalam kegiatan tersebut, delegasi yang mewakili Indonesia yaitu Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Akhmad Syakhroza, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Perekonomian, Ahmad Bastian Halim, dan sejumlah delegasi lainnya dari perwakilan pemerintah, Sekretariat EITI Indonesia, dan perwakilan masyarakat sipil. Terdapat dua agenda besar dalam kegiatan ini yaitu peluncuran Standar EITI tahun 2019 dan pelantikan anggota Dewan EITI Periode 2019-2022 yang menggantikan anggota Dewan EITI periode sebelumnya, periode 2016-2019. ... Read More »

EITI Indonesia Participated in the National Innovation Exchange

EITI Indonesia ikut serta dalam National Innovation Exchange di OECD Centre, Paris, Prancis, tanggal 18-19 Juni 2019. Kegiatan ini merupakan bagian dari Konferensi Global EITI. Pameran diikuti oleh sekitar 40 booth dari negara-negara anggota EITI di dunia. Booth EITI Indonesia menyoroti tentang pengarusutamaan data dan pelaksanaan transparansi Beneficial Ownership (BO) di Indonesia. Booth EITI memberikan informasi kepada pengunjung yang merupakan peserta dari Konferensi Global EITI seputar pentingnya transparansi di sektor ekstraktif di Indonesia. Pengunjung dapat memperoleh informasi seputar EITI melalui poster, infografis, brosur, dan leaflet yang dibagikan. Poster yang ditampilkan dan brosur utama yang dibagikan yaitu pengarusutamaan data ekstraktif di ... Read More »

FGD “Accelerating the Implementation of Beneficial Ownership Transparency in Indonesia””

Dalam upaya percepatan pelaksanaan keterbukaan Beneficial Ownership (BO) di Indonesia, PWYP Indonesia bersama Sekretariat Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan diskusi terfokus bertajuk “Akselerasi Pelaksanaan Keterbukaan Beneficial Ownership di Indonesia” (14/5) lalu. Diskusi diselenggarakan untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan dan tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan BO di Indonesia, serta mengidentifikasi follow up action yang bisa dilakukan bersama-sama oleh para pihak. Hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretariat EITI, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ... Read More »

Transparency as an Effort to Improve Distribution Governance of Revenue Sharing Funds

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba) baik di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston, Jambi. Kegiatan ini membahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia. EITI terus mendorong agar penyaluran dan ... Read More »

Measuring Opportunities for Contract Openness and Mining Permits in NTB

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB) menyelenggarakan Focus Group Discussion bertajuk “Peluang Implementasi Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Perizinan Sektor Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat” (4/3) lalu di Kota Mataram. Hadir dalam diskusi ini perwakilan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, PPID Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah, Ombudsman RI perwakilan Provinsi NTB, akademisi, dan masyarakat sipil. Hendriadi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyampaikan bahwa dari sisi keterbukaan informasi, dalam keterbukaan kontrak tidak ada kerahasiaan yang bersifat absolut. Sehingga, dokumen kontrak dan izin ... Read More »

Increasing Transparency of Extractive Industries, Government Launches the 6th EITI Indonesia Report

Indonesia berkomitmen untuk terus menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba. Untuk itu, Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) tahun pelaporan 2016. Laporan EITI Indonesia tahun 2016 ini merupakan laporan ke-6 sejak Indonesia menjadi negara pelaksana EITI. “Laporan ini sesuai dengan standar EITI yang menyaratkan publikasi maksimal 2 tahun berjarak dari tahun berjalan. Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat pada akhir tahun 2018,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna dalam Peluncuran Laporan EITI Indonesia Tahun Pelaporan 2016 dan Diskusi ... Read More »

Encouraging the Openness of Contracts and Licensing in the Extractive Industries

Kebutuhan akan keterbukaan kontrak dan perizinan di industri ekstraktif kini semakin menguat, seiring dengan tuntutan publik dalam mendorong pengelolaan industri ekstraktif yang transparan dan akuntabel. Beberapa kasus telah menunjukkan preseden yang baik dalam upaya keterbukaan kontrak dan perizinan. Namun masih banyak juga pihak yang berasumsi bahwa dokumen kontrak dan perizinan adalah dokumen rahasia yang hanya boleh diakses oleh para pihak yang menandatangani kontrak atau izin dengan alasan persaingan usaha maupun kekhawatiran penyalahgunaan informasi. Karenanya, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyelenggarakan diskusi yang bertajuk Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif pada (16/1) lalu. Hadir sebagai narasumber, Gede ... Read More »

Understanding and Encouraging Transparency of Beneficial Ownership of Data in the Extractive Sector

Di tahun 2016 Panama Papers mengungkap nama-nama pejabat publik dan pemimpin dunia, termasuk 1038 wajib pajak asal Indonesia, yang menunjukkan bahwa korporasi bisa dijadikan sebagai alat untuk pencucian uang lintas negara. Di sisi lain, dari sekitar Rp.1.387 triliun uang yang beredar di sektor pertambangan, hanya sekitar Rp. 96,9 triliun yang dapat ditarik pajaknya. Karenanya menjadi penting untuk mengenal beneficial ownership atau penerima manfaat sesungguhnya dan mendorong adanya transparansi beneficial ownership. PWYP Indonesia, 20-21/2 lalu menyelenggarakan pelatihan “Memahami Beneficial Ownership dan Pemetaan Kepemilikan Korporasi di Sektor Sumber Daya Alam”, sebagai instrumen yang digunakan dalam advokasi masyarakat sipil. Isnu Yuana, Spesialis Hukum Senior PPATK, memaparkan bahwa manfaat ... Read More »