Tuesday , 17 May 2022
Home » News

News

Dukung Transparansi Industri Ekstraktif, Kementerian ESDM Sampaikan Laporan EITI Indonesia Ke-9

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia telah menyampaikan Laporan EITI Indonesia ke-9 kepada EITI Internasional pada 28 Maret 2022 lalu. Laporan ini berisi data dan informasi sektor migas dan pertambangan yang diuraikan dalam rantai nilai, mulai dari perizinan, lelang, pendapatan, hingga pemanfaatan pendapatan yang telah diperoleh dari kegiatan pengelolaan industri ekstraktif tahun 2019-2020. “Substansi yang dilaporkan merupakan data final dan audited yang disajikan sesuai dengan standar pelaporan EITI International 2019. Selain itu, disampaikan juga data tenaga kerja per gender, peran dan dampak masyarakat adat, kegiatan kuasi fiskal yang dilakukan BUMN, serta ... Read More »

Terms of Reference Technical Consultant for a Study on Corruption Prevention in the Oil, Gas and Mining sectors

Sekretariat EITI Internasional, dengan dukungan dari USAID, bersama dengan Sekretariat EITI Indonesia mencari konsultan untuk melakukan kajian pencegahan korupsi sektor minyak, gas bumi dan sektor pertambangan di Indonesia. Kajian studi ini bertujuan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di Indonesia secara keseluruhan di sektor ekstraktif dengan menyelaraskan tujuan dan pelaksanaan EITI Indonesia bersama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK). Berikut ToR Kajian Teknis Pencegahan Korupsi disektor Minyak, Gas Bumi dan Sektor Pertambangan di Indonesia. Teknikal Konsultan ini merupakan bagian dari rencana kerja Multi-Stakeholder Working Group (MSG) EITI Indonesia Tahun 2022-2023. Dokumen dapat diterima pada email  skasimova@eiti.org  sebelum 20 April 2022. Informasi ... Read More »

Terms of Reference Technical Consultant for a Study on Indonesia’s Critical Minerals Value Chain

Sekretariat Internasional EITI, dengan dukungan dari USAID, bersama dengan Sekretariat EITI Indonesia mencari konsultan untuk melakukan studi tentang rantai nilai mineral penting Indonesia yang bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif keadaan tata kelola mineral kritis Indonesia dari hulu, hingga hilir, yang dapat mengidentifikasi kesenjangan data dan resiko tata kelola pada rantai nilai dan memberikan rekomendasi terkait “Critical Mineral” di Indonesia . Terlampir disampaikan ToR Critical Mineral Value Chain bertujuan untuk memperkuat tata kelola sektor mineral penting untuk Indonesia, saat ini menuju pembangunan rendah karbon diantaranya mineral : nikel, kobalt, dan mangan yang merupakan kunci untuk pengembangan energi bersih atau teknologi rendah ... Read More »

Diskusi Publik: “Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Tata Kelola Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Minerba di Provinsi Aceh”

Kamis, 24 Maret 2022, Diskusi Publik: “Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) terhadap Tata Kelola Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Minerba di Provinsi Aceh” yang diselenggarakan oleh Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh bersama PWYP Indonesia. Diskusi publik ini bertujuan yaitu, untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada stakeholder sektor pertambangan mineral dan batubara di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten di Aceh serta sebagai wadah forum multi pihak guna mendiskusikan implikasi pelaksanaan UU HKPD terkait sektor pertambangan di daerah dan menguatkan kesiapan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap ... Read More »

Request for Proposals-Engaging Local Community With EITI Data In Indonesia

The EITI International Secretariat, with the support from the Ford Foundation, is seeking proposals from a group of consultants / a firm to strengthen its support to Indonesia EITI on subnational revenues and its use for community development and regional planning. The objective of this assignment is to increase overall understanding of subnational payments and transfers for extractive projects, as well as ongoing and commissioned energy transition projects, for increased local community understanding, long-term planning and a just transition. For futher information https://eiti.org/document/request-for-proposals-engaging-local-communities-in-indonesia-with-eiti-data Read More »

EITI Secretariat International Roundtable Discussion: Beneficial Ownership

Wednesday, February 23, 2022 The discussion organized by EITI International, this event aims to engage extractive companies in a conversation about the importance of Beneficial Ownership Transparency (BOT) for companies, the challenges of disclosing beneficial ownership information and how this is handled at global and country levels, the discussion was led by moderator Brenda Jay Angeles Mendoza, served as Asia Country Manager and Emanuel Bria as Asia Country Officer, EITI International Secretariat . Opening Remark was opened by Thom Townsend as Executive Director, Open Ownership said it was an honor in this event because it was important, to be able to present company representatives in the open extractive program ... Read More »

Sekretariat EITI International Roundtable Discussion: Beneficial Ownership

Rabu, 23 Februari 2022 Diskusi yang diselenggarakan oleh EITI International, acara ini bertujuan melibatkan perusahaan ekstraktif dalam percakapan tentang pentingnya Transparansi Kepemilikan Manfaat (BOT) bagi perusahaan, tantangan pengungkapan informasi Beneficial Ownership dan bagaimana hal ini ditangani di tingkat global dan negara, diskusi ini dipimpin oleh moderator Brenda Jay Angeles Mendoza, menjabat sebagai Asia Country Manager dan Emanuel Bria selaku Asia Country Officer, EITI International Secretariat. Opening Remark dibuka oleh Thom Townsend selaku Executive Director, Open Ownership menyampaikan ini merupakan suatu kehormatan dalam acara ini karena penting, bisa menghadirkan perwakilan perusahaan dalam program open extractive dalam program 5 tahun kedepan dari ... Read More »

Inisiatif Transparansi Penggunaan Sumberdaya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Kab.Konawe Utara

Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu daerah penghasil pertambangan nikel terbesar di Indonesia. Sektor pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) yang berkontribusi pada pendapatan Sultra. Keberadaannya berkontribusi pada dana bagi hasil (DBH) rata-rata Rp 123,41 miliar per tahun sepanjang 2018-2021. DBH pertambangan merupakan penyumbang terbesar DBH SDA Sultra, yakni sebesar 96,7%. Sementara itu, Kabupaten Konawe Utara adalah kabupaten yang memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) paling luas. Kabupaten Konawe Utara sendiri mendapatkan DBH dari sektor pertambangan mencapai Rp84 miliar selama tahun 2018-2020. Tata kelola pemanfaatan yang tepat sangat diperlukan agar penerimaan dari sektor pertambangan sejatinya dapat digunakan sebagai ... Read More »

Regional Workshop: Advancing Beneficial Ownership (BO) Transparency in the Asia and the Pacific Region

23 Februari 2022 Workshop yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank untuk wilayah Asia Pasifik, acara ini bertujuan untuk menarik diskusi yang kaya dan informatif di antara praktisi Beneficial Ownership (BO) tentang praktik terbaik, tantangan umum, dan solusi berdampak terkait BO, workshop ini berlansung selama tiga hari, pada hari ketiga ini bertopik “Berbagai tantangan verifikasi data BO dan dampak dan penggunaan data BO oleh publik”. Pada hari ketiga dan terakhir ini, workshop ini dipimpin oleh Ramandeep Chhina sebagai moderator. Peserta akan melihat berbagai tantangan dalam verifikasi data Beneficial Ownership. Tantangan utamanya adalah setiap register BO dapat memastikan kelengkapan dan keakuratan data ... Read More »

Forum Multi Stakeholder Antusias Berpartisipasi dalam Rapat Konsultasi Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia

Kementerian ESDM selaku Sekretariat EITI Indonesia menyelenggarakan Rapat Konsultasi Forum Multi Stakeholder Group (MSG) EITI Indonesia secara daring. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, industri dan masyarakat sipil. Dari pemerintah pusat dan daerah hadir perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, SKK Migas, Badan Pengelola Migas Aceh serta Dinas ESDM Provinsi Aceh. Perwakilan asosiasi industri yang hadir berasal dari Indonesian Petroleum Association (IPA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Indonesian Mining Association (IMA). Sementara organisasi masyarakat sipil diwakili oleh PWYP Indonesia dan IDEA ... Read More »