EITI Indonesia Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia

Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu daerah penghasil pertambangan nikel terbesar di Indonesia. Sektor pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) yang berkontribusi pada pendapatan Sultra. Keberadaannya berkontribusi pada dana bagi hasil (DBH) rata-rata Rp 123,41 miliar per tahun sepanjang 2018-2021. DBH pertambangan merupakan penyumbang terbesar DBH SDA Sultra, yakni sebesar 96,7%. Sementara itu, Kabupaten Konawe Utara adalah kabupaten yang memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) paling luas. Kabupaten Konawe Utara sendiri mendapatkan DBH dari sektor pertambangan mencapai Rp84 miliar selama tahun 2018-2020. Tata kelola pemanfaatan yang tepat sangat diperlukan agar penerimaan dari sektor pertambangan sejatinya dapat digunakan sebagai ... Read More »

23 Februari 2022 Workshop yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank untuk wilayah Asia Pasifik, acara ini bertujuan untuk menarik diskusi yang kaya dan informatif di antara praktisi Beneficial Ownership (BO) tentang praktik terbaik, tantangan umum, dan solusi berdampak terkait BO, workshop ini berlansung selama tiga hari, pada hari ketiga ini bertopik “Berbagai tantangan verifikasi data BO dan dampak dan penggunaan data BO oleh publik”. Pada hari ketiga dan terakhir ini, workshop ini dipimpin oleh Ramandeep Chhina sebagai moderator. Peserta akan melihat berbagai tantangan dalam verifikasi data Beneficial Ownership. Tantangan utamanya adalah setiap register BO dapat memastikan kelengkapan dan keakuratan data ... Read More »

Berikut ini disampaikan format laporan perusahaan industri ekstraktif dan panduan pengisian formulirsubsektormigas dan fomulirsubsektorminerba yang dilaporkan pada EITI Indonesia KeSembilan Surat permohonan pengisian data Industri Ekstraktif pada laporan EITI Indonesia ke 9 suratpermohonanpengisianformulireitike9 Read More »

Berikut disampaikan ruang lingkup EITI Indonesia Kesembilan 2019-2020 ruanglingkuplaporaneiti9 Read More »

Sebagai salah satu upaya Indonesia dalam meningkatkan transparansi kontrak / perizinan industri ekstraktif di Indonesia maka dilakukan mitigasi keuntungan, tantangan, resiko dan peluang yang dapat diunduh pada Studi Mitigasi Keterbukaan Kontrak Read More »

Kementerian ESDM selaku Sekretariat EITI Indonesia menyelenggarakan Rapat Konsultasi Forum Multi Stakeholder Group (MSG) EITI Indonesia secara daring. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, industri dan masyarakat sipil. Dari pemerintah pusat dan daerah hadir perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, SKK Migas, Badan Pengelola Migas Aceh serta Dinas ESDM Provinsi Aceh. Perwakilan asosiasi industri yang hadir berasal dari Indonesian Petroleum Association (IPA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Indonesian Mining Association (IMA). Sementara organisasi masyarakat sipil diwakili oleh PWYP Indonesia dan IDEA ... Read More »

Fitra Riau bekerjasama dengan PWYP (Publish What You Pay) Indonesia melakukan Studi Evaluasi Kebijakan Alokasi ADD (Khusus Migas) Kabupaten Pelalawan 2017 – 2021 dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah daaerah. Webinar ini bertujuan untuk membahas perkembangan implementasi inisiatif sejenis yang juga diterapkan oleh daerah lainnya dalam bentuk sharing session inisiatif kebijakan pengelolaan dana bagi hasil sumber daya alam sektor minyak dan gas bumi di daerah.(28/01/2022). Kabupaten Pelalawan cukup intens berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, dimana Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu daerah penghasil Migas di Provinsi Riau.Triono Hadi dari Fitra Riau menyampaikan bahwa salah satu bentuk kolaborasinya ... Read More »

Multi Stakeholder Forum (MSF) yang diselenggarakan oleh Publish What You Pay (PWYP), Gerakan Anti Korupsi (GERAK), POKJA 30, POLGOV Indonesia dan Global Partnership Social Accountability bersama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral secara daring menyelenggarakan diskusi bersama antara Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat  dan para perwakilan masyarakat lainnya untuk meningkatkan kolaborasi antar kelompok pemangku kepentingan sehingga dapat memperbaiki Tata Kelola Industri Ekstraktif khususnya di sektor pertambangan (28/01/2022). Perwakilan POLGOV menyampaikan hasil scoping studi sebagai baseline proyek akuntabilitas sosial sektor pertambangan untuk 3 provinsi yaitu Aceh, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara dan telah ditemukan adanya konteks kebijakan: Regulasi untuk ... Read More »

In the discussion entitled “Disclosure of Beneficial Ownership Data/information: Opportunities and Challenges” held by PWYP, on Thursday, September 30, 2021. The Centre for as the Secretariat of EITI Indonesia, participated in discussions regarding efforts that has been done by MEMR related to beneficial ownership. Disclosure of data / information regarding the ownership of corporate benefits, or Beneficial Ownership (BO) has invited interested governments, financial institutions, banks and also the corporation itself. The disclosure of BO data/information is expected to improve the investment climate by reducing financial risks for investors and at the same time creating a fair business climate. The ... Read More »

Read More »