Katadata

2.522 Izin Tambang Berstatus Non C&C Oleh  Jeany Hartriani Selain isu status C&C, masalah lain yang juga membayangi industri minerba adalah status lahan reklamasi dan tunggakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dari beragam masalah yang membelit sektor tambang nasional, perizinan merupakan masalah yang paling banyak disorot. Berdasarkan status pasca pengumuman ke-24, dari total 8.524 izin yang telah dikeluarkan, sebanyak 2.522 atau 30 persen izin usaha pertambangan (IUP) masih bermasalah atau belum berstatus clear and clean (C&C). Status C&C memastikan bahwa IUP tidak menyalahi aturan dan wilayah tambang tidak tumpang tindih dengan perusahaan tambang lainnya. IUP yang belum patuh hukum paling banyak ditemukan ... Read More »

Pemain Utama Industri Tambang Indonesia Oleh  Jeany Hartriani Minyak, gas dan batubara merupakan komoditas yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Sejak puluhan tahun lalu, industri pertambangan atau ekstraktif di Indonesia telah menarik puluhan perusahaan kelas dunia, baik untuk minyak dan gas, serta pertambangan mineral. Beberapa pemain menjadi penyumbang terbesar produksi, lifting dan penerimaan negara. Misalnya untuk komoditas minyak bumi. Pemain energi asal Amerika Serikat, Chevron merupakan penyumbang lifting minyak terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan EITI 2014, kontribusi Chevron mencapai sekitar 40 persen dari lifting nasional melalui kegiatan operasi di Riau dan Kalimantan Timur. Untuk gas bumi, ConocoPhillips menduduki peringkat ... Read More »

Beneficial Ownership, Buka Kedok Berlapis Pemilik Penambangan Oleh  Jeany Hartriani Transparansi BO merupakan inisiatif yang mendorong dibukanya data para pengontrol utama perusahaan pertambangan Informasi kepemilikan yang tertutup di sektor migas dan minerba berpotensi menimbulkan kerugian negara. Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir terdapat 3.772 dari 11.000 usaha tambang rawan dikorupsi. Lembaga ini juga memperkirakan potensi pemasukan negara yang hilang mencapai Rp 28,5 triliun akibat kepemilikan yang tersembunyi. Untuk mengatasinya, pemerintah menggagas transparansi Beneficial Ownership (BO) melalui kerangka Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Transparansi BO merupakan inisiatif yang mendorong dibukanya data para pengontrol utama perusahaan pertambangan. Penerapan transparansi BO dimulai dengan dibentuknya ... Read More »

Laporan EITI 2014, 5 Langkah Wujudkan Transparansi Tambang Oleh  Jeany Hartriani Pada laporan 2013 sebelumnya, EITI juga memberikan rekomendasi yang proses realisasinya masih berjalan hingga sekarang. Untuk mendorong keterbukaan di industri pertambangan, laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 2014 merumuskan lima poin rekomendasi. Kelima rekomendasi tersebut adalah; pertama, standarisasi pengukuran dampak tambang. Kedua, pemutakhiran data kontrak perusahaan. Ketiga, revisi pedoman pengisian formulir EITI. Keempat, dilakukan penambahan sampel kontributor dana bagi hasil (DBH). Serta kelima, mendorong dilakukan penjadwalan ulang pembuatan laporan EITI untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pelaporan. Pada laporan 2013 sebelumnya, EITI juga memberikan rekomendasi yang proses realisasinya masih berjalan hingga ... Read More »

Transparansi Pengelolaan Dana Migas Bojonegoro Oleh  Jeany Hartriani Implementasi transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Bojonegoro meliputi tahap perencanaan kebijakan hingga pelaporan. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah kaya migas yang telah menerapkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana bagi hasil (DBH) migas. Dengan sumbangan 25 persen produksi minyak nasional, Bojonegoro termasuk penerima DBH terbesar nasional. Implementasi transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Bojonegoro meliputi tahap perencanaan kebijakan hingga pelaporan. Dengan keterbukaan, kepercayaan publik yang merupakan faktor pendorong pembangunan berkelanjutan dapat meningkat. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dana migas di Kabupaten Bojonegoro dibagi dalam tiga pos alokasi utama yakni yang berkaitan dengan pelayanan publik, pengembangan ... Read More »

  Memeriksa Akuntabilitas Perusahaan Tambang Oleh  Jeany Hartriani Laporan EITI 2014 mencatat selisih sekitar 5 persen di sektor migas dan 11 persen di minerba. Untuk mewujudkan transparansi industri tambang, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) melakukan rekonsiliasi atau membandingkan pembayaran perusahaan dengan laporan penerimaan pemerintah. Laporan EITI 2014 mencatat selisih sekitar 5 persen di sektor migas dan 11 persen di minerba. Munculnya selisih disebabkan sejumlah hal teknis mulai dari kesalahan data hingga perbedaan metode penghitungan. Di industri migas, penerimaan yang diperoleh pemerintah terdiri atas pajak penghasilan badan dan dividen, produksi siap jual (lifting) migas bagian pemerintah, bonus tanda tangan (signature bonus) ... Read More »

Industri Tambang Penopang Perekonomian Oleh  Jeany Hartriani Pada 2016, industri ini termasuk penyumbang terbesar Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam. Meski harga minyak dan batubara merosot dalam lima tahun terakhir, sektor tambang masih menjadi penopang ekonomi Indonesia. Pada 2016, industri ini termasuk penyumbang terbesar Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam. Kontribusi minyak bumi, gas bumi, mineral, serta batu bara mencapai Rp 90 triliun atau meliputi 95 persen dari pendapatan SDA. Dengan porsi mencapai 7,2 persen, pertambangan migas dan minerba juga termasuk kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 setelah perdagangan, pertanian, dan jasa konstruksi. Selain itu, ... Read More »

EITI, Pendorong Transparansi Tambang Oleh  Jeany Hartriani EITI merupakan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil yang mendorong terwujudnya diskusi publik terkait pengelolaan tambang di Tanah Air. Transparansi merupakan syarat penting dalam memperbaiki tata kelola industri ekstraktif atau yang juga dikenal dengan pertambangan. Untuk mewujudkannya, sebuah gerakan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dibentuk di Indonesia. EITI merupakan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil yang mendorong terwujudnya diskusi publik terkait pengelolaan tambang di Tanah Air. Inisiatif transparansi yang digagas oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair pada 2002 ini resmi diadopsi di Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ... Read More »