EITI Indonesia Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia
Berikut kami sampaikan Keputusan Menteri ESDM nomor 122.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif dan Keputusan Menteri ESDM nomor 164.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri ESDM nomor 122.K/HK.02/MEM.S/2021 Keputusan Menteri ESDM nomor 122.K/HK.02/MEM.S/2021 Keputusan Menteri ESDM nomor 164.K/HK.02/MEM.S/2021 Read More »
Peraturan & Kebijakan
Open Data Policy – EITI Indonesia
Industri ekstraktif merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia, mengingat kontribusinya yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan dan pembangunan, untuk sektor ekonomi, pembangunan daerah dan sektor pembangunan lainnya. Pengelolaan industri ekstraktif seperti minyak bumi telah dilakukan sejak sebelum Indonesia menjadi independen, awalnya hanya melibatkan perusahaan besar dan pemerintah pusat, tetapi saat ini juga melibatkan banyak pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan yang relatif tidak terlalu besar. Di industri pertambangan mineral dan batubara, manajemen oleh perusahaan menengah dan kecil serta koperasi juga semakin sulit dihindari. Di satu sisi, keterlibatan banyak pihak dapat berdampak positif pada pemerataan pembangunan, tetapi di sisi ... Read More »
Kepmen Sekretariat Tim Transparansi dan Kepmen Keanggotaan Tim Pelaksana Industri Ekstraktif
Berikut ini kami sampaikan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 271 tahun 2018 tentang Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 270 tahun 2018 tentang Keanggotaan Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang Berasal dari Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Asosiasi Perusahaan dan Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat. Read More »
Kerangka Acuan Anggota Tim Pelaksana EITI 2018
Berikut ini file Kerangka Acuan Kerja Anggota Tim Pelaksana EITI Indonesia (update) 2018: Read More »
Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Keuangan
REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN TATA KELOLA DI SEKTOR KEUANGAN INDUSTRI EKSTRAKTIF A. UNDANG-UNDANG 1. UU 20/1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) UNDUH 1. UU 17/2003 Keuangan Negara UNDUH 2. UU 33/2004 Perimbangan Keuangan UNDUH B. PERATURAN PEMERINTAH 1. PP 22/1997 Jenis dan Penyetoran PNBP UNDUH 2. PP 01/2004 Tata Cara Penyampaian Rencana & Laporan Realisasi PNBP UNDUH 3. PP 55/2005 Dana Perimbangan UNDUH 4. PP 29/2009 Tata cara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran PNBP yang terutang UNDUH 6. PP 09/2012 Jenis & tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KESDM UNDUH 7. PP 27/2017 Biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak ... Read More »
Kerangka Acuan Kerja – Administrator Independen
Berikut ini adalah kerangka acuan kerja dari Administrator Independen (IA) untuk pengerjaan laporan EITI Indonesia tahun 2015. Read More »
Peraturan Presiden No 13 tahun 2018 – Tentang Pemilik Manfaat
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Read More »
Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Minerba
REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN TATA KELOLA SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA INDUSTRI EKSTRAKTIF A. UNDANG-UNDANG 1. UU 4/2009 Minerba UNDUH 2. UU 23/2014 Pemerintah Daerah UNDUH B. PERATURAN PEMERINTAH 1. PP 22/2010 Wilayah Pertambangan UNDUH 2. PP 55/2010 Pembinaan & Pengawasan Minerba UNDUH 3. PP 78/2010 Reklamasi Tambang UNDUH 4. PP 9/2012 Jenis & Tarif PNBP Minerba UNDUH 6. PP 23/2010 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 7. PP 24/2012 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 8. PP 1/2014 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 9. PP 77/2014 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH 10. PP 1/2017 Tentang Kegiatan Usaha Minerba UNDUH C. INPRES 1. Inpres 3/2013 Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral ... Read More »
Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas
REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN TATA KELOLA SEKTOR MINYAK & GAS BUMI INDUSTRI EKSTRAKTIF A. UNDANG-UNDANG 1. UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas UNDUH B. PERATURAN PEMERINTAH 1. PP 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Migas UNDUH 2. PP 34/2005 tentang Kegiatan Hulu Migas UNDUH 3. PP 55/2009 tentang Perubahan Kedua, Kegiatan Hulu Migas UNDUH 4. PP 79/2010 tentang Cost Recovery (BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI) UNDUH 5. PP 23/2015 tentang Pengelolaan SDA Migas di Aceh UNDUH C. INPRES DAN PERPRES 1. Inpres 2/2012 tentang Peningkatan produksi Migas UNDUH 2. Perpres 95/2012 tentang Alih Kewenangan BP Migas UNDUH 3. Perpres 9/2013 ... Read More »
Standar EITI Internasional 2016
Berikut kami lampirkan Standar EITI Internasional 2016 sebagai acuan di dalam Standar EITI Indonesia : Read More »