Sunday , 26 June 2022
Home » Berita (page 13)

Berita

Standar EITI 2016 untuk Laporan EITI yang Lebih Lengkap dan Berdampak

Pada bulan Februari 2016, Dewan EITI Internasional setuju untuk merevisi Standar EITI 2013 dan menggantikannya dengan Standar 2016. Standar EITI berisi tentang persyaratan dan panduan untuk keterbukaan informasi dari sektor ekstraktif (migas dan minerba) agar dapat diakses oleh publik. Ini merupakan keputusan bersama para pemangku kepentingan global yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat sipil. Negara Pelaksana EITI harus mengikuti seluruh persyaratan yang ada dalam standar ini, mulai laporan yang akan dipublikasikan di tahun 2016. Indonesia akan mengikuti standar EITI 2016 dalam penyelesaian Laporan EITI ke-4 yang mencakup informasi pendapatan negara dari sektor ekstraktif tahun 2014. Dalam menyosialisasikan ... Read More »

EITI Untuk Perbaikan Pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH)

Industri ekstraktif memberikan andil yang besar bagi pendapatan negara dan masyarakat. Pendapatan dari sektor ini digunakan untuk kepentingan negara dengan tak lupa memberikan prioritas terbesar kepada daerah penghasil melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut UU No 23/2014 DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sementara hasil Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan yaitu penerimaan SDA kehutanan, perikanan, pertambangan umum, minyak bumi, gas bumi dan panas bumi. Hasil SDA tersebut harus memenuhi syarat untuk dibagihasilkan antara lain harus jelas asal produksinya dan tak dapat diperbaharui atau ... Read More »

Pentingnya Strategi Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia

Menyeruaknya skandal Panama Papers mengindikasikan masifnya praktik penghindaran pajak, pencucian uang serta penyamaran aset hasil korupsi di negara suaka pajak (tax haven) yang melibatkan sejumlah politisi dan orang besar. Tentunya ini semakin memperkuat urgensi penerapan kebijakan transparansi beneficial ownership (BO) -siapa penerima manfaat sesungguhnya- di Indonesia. Kendati berpotensi kuat untuk mencegah tindak korupsi hingga pencucian uang, pemangku kepentingan di Indonesia masih memiliki pandangan miring akan kebijakan BO (dalam konteks investasi), sebagaimana diungkap oleh Dadang Trisasongko, Direktur Eksekutif TI Indonesia dalam diskusi Perkembangan dan Peluang Advokasi Kebijakan BO pada 27 Mei lalu di Jakarta. “Sejumlah pihak masih merasa transparansi BO akan ... Read More »

Pergantian Jabatan Koordinator Nasional EITI Indonesia

Mulai Januari 2016 terdapat perubahan struktur di kepengurusan EITI Indonesia yaitu adanya pergantian jabatan yang dilakukan pada posisi Koordinator Nasional atau Sekretaris EITI Indonesia. Koordinator Nasional EITI Indonesia sebelumnya yaitu Asisten Deputi Produktivitas Energi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Andi Novianto telah habis masa tugasnya di Sekretariat EITI dan digantikan Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana EITI Indonesia, Montty Girianna memperkenalkan Bastian sebagai Koordinator Nasional EITI yang baru kepada tim Sekretariat EITI pada hari rabu, 13 Januari 2016. Montty mengharapkan di bawah kepengurusan Bastian, kinerja EITI Indonesia akan lebih baik ... Read More »

Indonesia Kembali Raih Status Negara Patuh Transparansi Industri Ekstraktif

Dewan Internasional Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang berkedudukan di Oslo, Norwegia menetapkan Indonesia kembali meraih status EITI Compliant Country atau negara patuh transparansi. Status compliant dicapai setelah Indonesia berhasil menerbitkan Laporan EITI 2012-2013 pada bulan November 2015. Terbitnya laporan tersebut sekaligus menyudahi suspensi Indonesia di keanggotaan EITI Internasional yang disandang sejak awal tahun 2015 karena gagal menerbitkan Laporan EITI 2012 hingga batas waktu akhir tahun 2014. Status compliant menunjukkan bahwa Indonesia dinilai telah memberikan informasi yang transparan dalam penerimaan negara baik pajak dan non pajak dari industri tambang dan migas, yang direkonsiliasikan dengan pembayaran dari para pelaku industri tersebut. Indonesia juga dinilai transparan dalam menunjukkan gambaran tata ... Read More »

FGD Multistakeholder Bahas Peluang Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia

Berdasarkan data BPS dan Bank Indonesia 2014 diketahui sekitar Rp 1.387 triliun uang beredar di sektor migas dan minerba, namun hanya kurang dari 10% atau sekitar Rp 96,9 triliun pajak yang terealisasi pada tahun 2014 di sektor ini. Begitu besarnya potential loss yang dialami, salah satunya ditengarai karena pemerintah tidak mempunyai informasi yang akurat mengenai beneficial ownership di sektor pertambangan migas dan minerba. Agung Budiono, Program Manager PWYP Indonesia untuk “EITI Policy Improvement” dalam diskusi terfokus bertajuk “Urgensi dan Peluang Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia” menjelaskan, diskusi ini mencoba menggali urgensi dari  transparansi beneficial ownership. “Salah satu tujuan diskusi ini adalah untuk mendorong pengoptimalan penerimaan negara dari pajak di sektor pertambangan bisa dilakukan dengan penerapan beneficial ownership,” ... Read More »

Launching Laporan EITI Indonesia 2012-2013

Jakarta, 23 November 2015 – Tim Transparansi Industri Ekstraktif menerbitkan Laporan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) ketiga yang mencakup tahun pelaporan 2012-2013 di Ruang Graha Sawala, Komplek Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penyelesaian laporan tersebut melibatkan peran dari gabungan berbagai pemangku kepentingan di sektor industri ekstraktif yaitu pemerintah, asosiasi dan perusahaan, dan Civil Society Organization (CSO). Selain perwakilan dari ketiga pihak pemangku kepentingan tersebut, peluncuran Laporan EITI juga dihadiri perwakilan dari negara-negara donor, Bank Dunia, dan perwakilan dari kedutaan besar negara-negara sahabat. Peluncuran Laporan EITI dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr Montty Girianna. Dalam sambutannya, Montty memaparkan ... Read More »

Talkshow Radio “Laporan EITI dan Perbaikan Tata Kelola Sektor Minyak dan Gas Bumi”

Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia menyelenggarakan talk show radio yang disiarkan di 65 radio jaringan KBR 68H di seluruh Indonesia. Talk show bertema “Laporan EITI dan Perbaikan Tata Kelola Sektor Minyak dan Gas Bumi”  yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat EITI, Gedung Kementerian BUMN Lt.18 pada hari Selasa, 10 November 2015. Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Asisten Deputi Produktivitas Energi, Andi Novianto dan Kepala Humas SKK Migas, Elan Biantoro. Andi Novianto menyampaikan pentingnya EITI bagi masyarakat karena dengan adanya EITI, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang terbuka dari pendapatan negara dari sektor ekstraktif. Dengan akan terbitnya Laporan EITI tahun 2012-2013, informasi yang bisa didapat masyarakat ... Read More »

Talkshow TV-“Transparansi dan Peran Industri Ekstraktif bagi Perekonomian Negara dan Masyarakat”

Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia bekerjasama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) menyelenggarakan talk show tentang transparansi industri ekstraktif yang disiarkan langsung oleh TVRI Nasional pada acara Kabinet Kerja Menjawab, Rabu, 4 November 2015 jam 20.00 WIB – 21.00 WIB. Talk show di televisi milik pemerintah tersebut bertema “Transparansi dan Peran Industri Ekstraktif bagi Perekonomian Negara dan Masyarakat “ dan mengundang narasumber dari para pemangku kepentingan EITI yaitu perwakilan pemerintah, perwakilan perusahaan dan asosiasi, dan perwakilan masyarakat sipil. Ketiga narasumber tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi,Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian, Montty Girianna; Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Supriatna Suhala, dan Koordinator Publish ... Read More »

Talk show Radio “Transparansi dan Peran Industri Ekstraktif bagi Negara dan Masyarakat”

Melanjutkan talk show sebelumnya yang dilaksanakan di Surabaya, pada tanggal 16 Oktober 2015, Sekretariat EITI bekerjasama dengan radio KBR68H kembali menyiarkan talk show radio tentang pelaksanaan EITI di Indonesia. Talk show yang disiarkan di 65 radio jaringan KBR68H ini membahas tentang “Transparansi dan Peran Industri Ekstraktif bagi Negara dan Masyarakat”. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jl Lapangan banteng Timur, Jakarta pada jam 8-9 pagi. Narasumber yang mengisi acara ini adalah Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, Montty Girianna dan Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, ... Read More »