Sunday , 26 June 2022
Home » Berita (page 12)

Berita

Indonesia Menjadi Negara Pilot Transparansi Commodity Trading

Indonesia menjadi satu dari delapan negara anggota EITI yang akan menjadi negara pilot dalam transparansi commodity trading. Pembukaan informasi ini ditujukan pada negara-negara yang mendapatkan penerimaan berupa in kind material. Hal ini sesuai dengan standar EITI 2016 requirements 4.2 yang mensyaratkan pembukaan informasi  tentang pendapatan pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari in kind material termasuk pembukaan jumlah volume yang dijual dan pendapatan yang diterima. Requirements tersebut didasarkan pada banyaknya BUMN di banyak negara yang memegang peranan penting  dalam proses produksi hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara yang kaya energi memperoleh pendapatan yang bukan hanya ... Read More »

Transparansi Beneficial Ownership

Transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi salah satu fokus pemerintah setelah terkuaknya Panama Papers yang menunjukkan banyaknya Warga Negara Indonesia yang memiliki dana di negara-negara surga pajak. Terdapat 1.038 wajib pajak asal Indonesia masuk dalam dokumen tersebut. Walaupun  tak semua berbuat kriminal namun ada beberapa yang terindikasi melakukan pelanggaran seperti manipulasi pajak, pencucian uang dan pendirian perusahaan fiktif atau perusahaan papan nama. Keseriusan pemerintah untuk pembukaan informasi BO ditunjukkan dengan bergabungnya Indonesia ke dalam beberapa inisiatif global. Menurut standar EITI, Indonesia harus menyelesaikan peta jalan (roadmap) BO pada akhir tahun 2016. Pada tahun 2020 Indonesia harus mencantumkan informasi tentang BO di ... Read More »

Kick Off Meeting Penyelesaian Laporan EITI 2014

Setelah lebih dari lima bulan sejak dimulainya proses perekrutan Independent Administrator (IA) yang dimulai akhir Juni 2016 lalu, akhirnya Tim Pelaksana EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) menetapkan PT Ernst and Young (EY) sebagai IA yang akan menyelesaian Laporan EITI 2014. EY dituntut untuk dapat menyelesaikan Laporan EITI 2014 selama 11 minggu atau 2 setengah bulan, yang dimulai sejak tanggal 5 Desember 2016 hingga 20 Februari 2017. Tim Pelaksana menyetujui EY yang akan bekerja sebagai IA pada Rapat Tim Pelaksana yang diadakan di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Senin, 5 Desember 2016.  Sepuluh orang anggota Tim EY ... Read More »

Transparansi Penerimaan Migas

Sektor energi dan sumber daya mineral yang dimiliki negara ini, terutama minyak dan gas bumi (migas), masih menjadi salah satu akselerator roda perekonomian nasional. Selain dimanfaatkan langsung sebagai energi dan bahan baku industri domestik, hasil penerimaan migas berperan menopang pembangunan daerah, mendorong investasi, serta melahirkan efek berantai berupa terciptanya lapangan kerja. Mengingat peran pentingnya bagi penerimaan negara, maka sumber daya ekstraktif migas harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Beberapa tahun lalu kelompok kerja yang terdiri dari unsur pemerintah, industri, dan masyarakat sipil telah bekerja sama dalam menerapkan asas transparansi terkait penerimaan negara dari industri migas, mineral, dan batu bara. Kerja ... Read More »

Pertemuan Dewan EITI ke-35 di Astana, Kazakhstan, 24-26 Oktober 2016

            Indonesia hadir dalam Pertemuan Dewan EITI ke-35 yang dilaksanakan di Hotel Rixos, Astana, Kazakhstan pada tanggal 24-26 Oktober 2016. Kehadiran tersebut merupakan bentuk partisipasi Indonesia, karena Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Montty Girianna   merupakan anggota Dewan EITI mewakili wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Dalam kegiatan tersebut, Montty hadir bersama Ketua Tim Sekretariat EITI Indonesia, Edi Tedjakusuma  dan Agus Haryanto dari Kemenko Bidang Perekonomian.   Indonesia mewakili negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik dalam penyampaian pendapat sehingga keputusan yang dibuat diharapkan tidak merugikan negara-negara anggota. Selain itu, ... Read More »

Mulai Oktober 2016, Perizinan Pertambangan Dialihkan ke Provinsi

Undang Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah berlaku mulai Oktober 2016. Dengan demikian, pemerintah provinsi mengambil-alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan pemerintah kabupaten. Undang-Undang No.23/2014 telah diundangkan pada 2 Oktober 2014, dengan mensyaratkan  batas waktu pelimpahan administrasi dari kabupaten ke provinsi adalah dua tahun sejak diundangkan atau tanggal 2 Oktober 2016.Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 404 yang menyebutkan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 2 tahun.  Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat masih terdapat 3.966 perizinan yang dianggap bermasalah ... Read More »

Simponi sebagai Bentuk Perbaikan Sistem Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menjalankan aplikasi Simponi yaitu Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online dalam pembayaran PNBP. Sistem ini sangat membantu pemerintah karena dapat mengurangi kesalahan penghitungan PNBP. Kesalahan dapat diminimalisasi karena aplikasi ini adalah online dan tak menggunakan uang tunai atau cashless. Selain itu, sistem online membuat pelayanan dapat dilakukan dalam 24 jam tanpa harus tergantung jam kerja. Aplikasi ini memberi kemudahan bagi wajib bayar untuk membayar PNBP dan penerimaan non anggaran melalui berbagai cara pembayaran seperti teller bank, ATM  maupun internet banking. Dengan demikian, masyarakat bebas memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Simponi adalah bagian dari fasilitas pembayaran penerimaan ... Read More »

Transparansi, Kunci Pencegahan Korupsi Sektor Tambang

Jakarta – Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, transparansi dalam proses penerbitan perizinan menjadi salah satu kunci mencegah korupsi di sektor pertambangan. Selama ini, ujarnya, pemberian izin menjadi proses yang tertutup dan terindikasi korupsi. “Kuncinya transparan saja. Kami tidak susah mengurusnya. Selama ini prosesnya tidak jelas. Meminta izin tidak tahu juga daerah yang boleh atau tidak, tiba-tiba izin diterbitkan,” kata Pahala, Jumat (26/8). Untuk itu, Pahala mengatakan, pihaknya mendorong agar seluruh daerah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pahala meyakini, dengan PTSP, tidak ada lagi izin pertambangan yang tumpang tindih bahkan menyerobot area hutan lindung. “Kami mendorong ... Read More »

Siaran Pers: Perlu Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Compliance EITI Indonesia

Kuta, 25 Agustus 2016 Kuta – Sebagai wujud peningkatan tingkat compliance (kepatuhan) Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia atau Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia, saat ini pemerintah menggandeng pemerintah daerah rutin melakukan pertemuan triwulan guna membahas hasil lifting migas. “Tiap tiga bulan sekali, ada pertemuan rutin dengan pemerintah daerah terkait pembahasan lifting migas”, ungkap Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono dalam Acara Seminar dan Sosialisasi EITI Indonesia, Kamis (25/8), di Kuta, Bali. Pemerintah pun terus melakukan peningkatan akuntanbilitas khususnya sektor minyak dan gas bumi (migas) sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik atau ... Read More »

Data Extractor: Belajar Hingga ke Harare

Puluhan aktivis data dari sejumlah negara angggota koalisi Publish What You Pay berkumpul di Harare, Zimbabwe Mei lalu. Mereka mengikuti ‘Data Extractor Workshop’ dengan sumber salah satunya berasal dari laporan publikasi perdana EU Mandatory Disclosure, yaitu kewajiban perusahaan sektor ekstraktif (migas, tambang dan hutan) untuk membuka data pembayaran kepada pemerintah dimana mereka beroperasi. Menurut Manajer Riset PWYP Indonesia Meliana Lumbantoruan, selain ingin menghasilkan para ahli data di jaringan PWYP Global, workshop ini juga bertujuan untuk memvalidasi, mengolah dan mengkontekstualisasi data dari laporan EU Mandatory Disclosure. Dengan demikian setiap peserta diharuskan membuat studi kasus, salah satunya berupa temuan dari laporan tersebut ... Read More »