EITI Indonesia Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia

Saat ini EITI Indonesia sedang menyiapkan Laporan EITI tahun 2016. Standar EITI mensyaratkan perbedaan waktu antara publikasi Laporan EITI dengan tahun laporan tak lebih dari dua tahun. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, ruang lingkup sebagai acuan penyelesaian Laporan EITI tahun 2016 telah disiapkan. Pembahasan ruang lingkup Laporan EITI telah dilaksanakan pada Rapat Tim Pelaksana EITI tanggal 2 Maret 2018. Laporan EITI terdiri dari 2 bagian yaitu Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Kontekstual. Salah satu hal penting dalam ruang lingkup laporan adalah penentuan materialitas untuk Laporan Rekonsiliasi EITI. Materialitas adalah dasar untuk menentukan apakah sebuah unit produksi dapat dikategorikan sebagai entitas pelapor atau ... Read More »

Tim Pelaksana EITI tengah merancang draft revisi Peraturan Presiden No 26 tahun 2010 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan EITI di Indonesia. Sejumlah rapat dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) telah dilakukan untuk dapat menyelesaikan draft revisi Perpres. Revisi Perpres tersebut salah satunya disiapkan untuk menghadapi proses validasi EITI Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan mulai bulan September tahun ini. Selain itu hal yang lebih penting lagi dalam revisi Perpres tersebut adalah penguatan pelaksanaan EITI di Indonesia. Revisi Perpres dapat diajukan apabila materi yang ditambahkan berjumlah kurang dari 50% dari Perpres yang lama. Apabila banyak hal yang akan ditambahkan dan melebihi 50 % ... Read More »

Setelah melalui proses yang panjang, dasar hukum yang dapat memayungi transparansi Beneficial Ownership (BO) di Indonesia resmi berlaku. Peraturan Presiden no 13 tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme telah diundangkan pada tanggal 5 Maret 2018. Perpres ini untuk mencegah tindakan pencucian uang dan penghindaran pajak dari Beneficial Ownership (BO) atau pemilik manfaat dari sebuah korporasi. Di dalam Perpres dijelaskan bahwa pemilik manfaat korporasi atau BO adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan ... Read More »

Jakarta – Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberikan apresiasi positif atas diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/PT). Beleid yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 1 Maret 2018 ini mewajibkan setiap korporasi (seperti perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya) untuk menetapkan, melaporkan, dan melakukan pembaharuan ‘Pemilik Manfaat’ dari korporasi. ‘Pemilik Manfaat’ korporasi dalam Perpres ini telah diatur dengan kriteria tersendiri untuk masing-masing jenis korporasi. Diantaranya memiliki saham, ... Read More »

Tempat  : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana,  Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat Agenda   : 1. Pembahasan Persiapan Validasi EITI 2.  Pembahasan Draft Final Laporan Commodity Trading 3. Pembahasan Scoping Study Laporan EITI 2016 Read More »

Indonesia akan menjalani proses validasi keanggotaan EITI yang akan dimulai pada September 2018. Proses validasi adalah kegiatan untuk menilai kemajuan suatu negara dalam pelaksanaan persyaratan EITI. Setiap tiga tahun, negara anggota EITI akan menjalani validasi untuk  menilai kinerja, mempromosikan dialog dan pembelajaran di negara-negara anggota EITI dan untuk menjaga integritas EITI dengan pelaksanaan standar global yang sama pada tiap negara pelaksana EITI. EITI Indonesia seharusnya divalidasi pada tahun 2017, namun karena terdapat sejumlah hambatan dalam penyelesaian Laporan EITI tahun 2014, EITI Indonesia secara resmi meminta pelaksanaan validasi ditunda menjadi tahun 2018. Pelaksanaan validasi dilakukan dengan memberikan penilaian pada seluruh proses ... Read More »

Tim Pelaksana EITI mempublikasikan Laporan EITI ke-5 yang mencakup informasi penerimaan negara dari industri ekstraktif tahun kalender 2015. Publikasi laporan tersebut untuk memenuhi persyaratan Standar EITI dimana negara pelaksana harus dapat mempublikasikan laporan maksimal berjarak dua tahun dari tahun berjalan. Waktu publikasi di bulan Desember 2017 masih memenuhi Standar EITI sehingga Indonesia masih berstatus negara patuh standar transparansi atau berstatus compliance. Status tersebut harus dipertahankan saat proses validasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Indonesia diharapkan dapat menjalani proses validasi dengan baik sehingga dapat mempertahankan status compliance di tahun 2018. Penyelesaian Laporan EITI dilaksanakan sekitar empat bulan sejak kick off ... Read More »

Tempat  : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana,  Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat Agenda   : 1.   Pembahasan Rencana Kerja (Workplan) EITI 2018   Read More »

Untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan EITI, Sekretariat EITI mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Revisi Revisi Peraturan Presiden Nomor 26/2010 dan Penyiapan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang EITI yang dilaksanakan di Hotel Grand Zuri, Yogyakarta pada tanggal 29 November 2017. Kegiatan ini  bertujuan untuk mendapatkan masukan dari anggota Tim Pelaksana EITI dan stakeholder lainnya tentang bagaimana memperkuat kelembagaan EITI di Indonesia dan untuk mengidentifikasi pasal-pasal dalam Perpres No. 26/2010 yang hendak direvisi/diganti dan menyiapkan draft revisi Perpres tersebut. Dalam sambutannya, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Perekonomian, Ahmad Bastian Halim menyampaikan pentingnya revisi Perpres yaitu untuk memperkuat pelaksanaan EITI agar lebih ... Read More »

Perwakilan EITI Indonesia dan sejumlah perwakilan negara anggota EITI di Asia Pasifik (Filipina, Mongolia, Myanmar, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Papua Nugini) mengikuti Training Regional EITI di Hotel Conrad, Manila pada tanggal 25-27 Oktober 2017. EITI Indonesia mengirimkan 6 delegasi yang merupakan perwakilan dari Sekretariat EITI, pemerintah, asosiasi perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil. EITI Indonesia hadir dalam kegiatan tersebut untuk memperoleh informasi arah kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh EITI Internasional, mengembangkan jaringan (networking) dengan berbagai komunitas EITI, dan untuk memperoleh pembelajaran (lesson learned) dari pengalaman negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dalam pelaksanaan EITI di negara ... Read More »