EITI Indonesia Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia

Dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia, Sekretariat EITI Internasional menggelar rangkaian kegiatan Selasa (15/11). Kegiatan diawali rapat dengan Multistakeholder Group (MSG) dan dilanjutkan penyelenggaraan  kegiatan Pre-Validation Workshop;  Open Extractive Technical Workshop dan Use of BO Data in Awarding Mining Licenses. Saat memberikan sambutan mewakili Sekretaris Jenderal KESDM, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Agus Cahyono Adi mengatakan Kementerian ESDM terus melakukan langkah perbaikan kualitas data melalui digitalisasi, integrasi data serta koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Peningkatan kualitas data akan memberikan nilai tambah aspek governance. “Melalui workshop ini, kita dapat melihat hal-hal yang masih kurang untuk disempurnakan untuk peningkatan ... Read More »

Read More »

Upaya pemerintah mendorong transparansi dalam sektor industri ekstraktif terus dilakukan. Salah satunya dengan mendorong implementasi transparansi Beneficial Ownership (BO). Hal ini tertuang juga pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 243 K/MEM/08/2019 tentang Kewajiban Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Pelaporan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Demikian dikatakan Kapusdatin Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Kamis (13/10) dalam seminar Public-Private Dialogue on Beneficial Ownership and Transparency ini Collaboration with the Ministry of Law and Human Rights, Kamis (13/10), di Jakarta. “Badan Usaha disyaratkan untuk mengajukan informasi BO dalam pengajuan ... Read More »

Rencana Kerja EITI Indonesia dapat diunduh pada workplan EITI Indonesia 2020 Read More »

Indonesia memulai implementasi EITI pada tahun 2010 dan hingga saat ini telah menghasilkan tujuh Laporan EITI yang mencakup sembilan tahun fiskal (2009-2017). Persyaratan pelaporan bagi perusahaan dan instansi pemerintah tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 April 2010, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara. Menurut peraturan tersebut, tim transparansi memiliki wewenang untuk meminta informasi tentang pembayaran yang dilakukan kepada negara kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, serta informasi tentang ... Read More »

Dalam rangka pelaksanaan transparasi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh oleh Industri Ekstraktif di Indonesia , bersama ini Sektretariat EITI Indonesia menyampaikan Laporan EITI Indonesia 2019-2020 Read More »

Kamis, 24 Maret 2022, Diskusi Publik: “Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) terhadap Tata Kelola Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Minerba di Provinsi Aceh” yang diselenggarakan oleh Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh bersama PWYP Indonesia. Diskusi publik ini bertujuan yaitu, untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada stakeholder sektor pertambangan mineral dan batubara di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten di Aceh serta sebagai wadah forum multi pihak guna mendiskusikan implikasi pelaksanaan UU HKPD terkait sektor pertambangan di daerah dan menguatkan kesiapan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap ... Read More »

The EITI International Secretariat, with the support from the Ford Foundation, is seeking proposals from a group of consultants / a firm to strengthen its support to Indonesia EITI on subnational revenues and its use for community development and regional planning. The objective of this assignment is to increase overall understanding of subnational payments and transfers for extractive projects, as well as ongoing and commissioned energy transition projects, for increased local community understanding, long-term planning and a just transition. For futher information https://eiti.org/document/request-for-proposals-engaging-local-communities-in-indonesia-with-eiti-data Read More »

Wednesday, February 23, 2022 The discussion organized by EITI International, this event aims to engage extractive companies in a conversation about the importance of Beneficial Ownership Transparency (BOT) for companies, the challenges of disclosing beneficial ownership information and how this is handled at global and country levels, the discussion was led by moderator Brenda Jay Angeles Mendoza, served as Asia Country Manager and Emanuel Bria as Asia Country Officer, EITI International Secretariat . Opening Remark was opened by Thom Townsend as Executive Director, Open Ownership said it was an honor in this event because it was important, to be able to present company representatives in the open extractive program ... Read More »

Rabu, 23 Februari 2022 Diskusi yang diselenggarakan oleh EITI International, acara ini bertujuan melibatkan perusahaan ekstraktif dalam percakapan tentang pentingnya Transparansi Kepemilikan Manfaat (BOT) bagi perusahaan, tantangan pengungkapan informasi Beneficial Ownership dan bagaimana hal ini ditangani di tingkat global dan negara, diskusi ini dipimpin oleh moderator Brenda Jay Angeles Mendoza, menjabat sebagai Asia Country Manager dan Emanuel Bria selaku Asia Country Officer, EITI International Secretariat. Opening Remark dibuka oleh Thom Townsend selaku Executive Director, Open Ownership menyampaikan ini merupakan suatu kehormatan dalam acara ini karena penting, bisa menghadirkan perwakilan perusahaan dalam program open extractive dalam program 5 tahun kedepan dari ... Read More »